Koalisi Warga Sipil Serahkan Dukungan Puluhan Ribu Org Ke KPU Soal Larangan Koruptor Nyaleg
Yuk update terus informasi anda dengan membaca berita di news.xcoid.com, info mengenai "Koalisi Warga Sipil Serahkan Dukungan Puluhan Ribu Org Ke KPU Soal Larangan Koruptor Nyaleg-#pi3m8i" yang dikutip dari media online, baca selengkapnya : news.xcoid.com, JKRTA Koalisi Warga Sipil utk Pemilu Bersih menyatakan dukungannya atas rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi menjdi calon anggota legislatif dalam Peraturan KPU (PKPU). Larangan itu sdng dibahas ketika membicarakan pencalonan anggota DPR dan DPRD.

Koalisi yang terdiri dari ICW, Perludem, Komite Pemantau Legislatif, Kode Inisiatif, & Pusako Andalas itu memulai petisi change.org/koruptorkoknyaleg utk tolak pencalonan mantan terpidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah & pemilu legislatif. Dalam tiga hari, petisi itu sudah didukung 22 ribu orang. Hari ini, Senin (16/4/2018), Koalisi pula telah menyampaikan dukungannya secara langsung melalui penyerahan petisi se_cara simbolik ke-pada Komisioner KPU di Kantor KPU Pusat.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Senin , April 2018 )

Semua yang kita capai adalah hasil dari apa yang kita pikir.


Dalam audiensi itu, Komisioner KPU Ilham Saputra, Viryan, & Evi Novida Ginting, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan publik dan berkomitmen bakal memperjuangkan ketentuan larangan mantan napi korupsi menjdi caleg 2019 dalam Rapat Dengar Pendapat Konsultasi PKPU Pencalonan Anggota Legislatif dngn DPR yang akan diadakan siang ini di DPR. Dalam audiensi itu, Almas Sjafrina, Peneliti Divisi Korupsi Politic ICW menyampaikan, fenomena yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu, integritas aktor pemilu lebih dari satu dipertanyakan. Slh satunya mengenai rekam jejak peserta atau kandidat pemilu. "Tidak sedikit pemilu diikuti _oleh orang-orang yang pernah terbukti trlibat tindak pidana korupsi atau mantan narapidana korupsi.

Bahkan, Iindonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat sedikitnya 59 anggota DPR/D terpilih dalam pemilu 2014 berstatus hukum tersangka, terdakwa, atau terpidana korupsi," ujarnya seper_ti dikutip dari keterangan yang diterima news.xcoid.com, Seniin (16/4/2018). Sementara itu peneliti Kode Inisiatif Adelline Syahda menambahkan majunya calon anggota legislatif dngn rekam jejak korup ngga lepas dari tolerannya partai politik dan regulasi yang mengatur syarat pencalonan anggota legislatif.

Walau tidak secara eksplisit memperbolehkan mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif, UU No. 7 thn 2017 tentang Pemilu juga tidak melarang.

"UU tersebut memukul rata mantan narapidana yang diancam dngn pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat menjadi calon asal yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka ke-pada publik bahwa yang bersangkutan pernh dipidana serta bkn sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang," katanya.


Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Senin , April 2018 )

Anda akan menjadi orang yang tersisihkan jika tidak siap menghadapi perubahan.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil pula menyampaikan langkah KPU menerbitkan larangan yang tidak memperbolehkan mantan terpidana berkontestasi dalam pemilu legislatif adalah langkah penting & progresif. Langkah ini dinilai sebagai langkah yang sangat tepat untuk turut menjawab persoalan yang kian problematik, yaitu fenomena korupsi anggota legislatif dan citra korup lembaga legislatif.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Senin , April 2018 )

Aku tak berharap kesempurnaanmu.. Kerana aku ingin melengkapinya dengan kekuranganku...


"Ketentuan ini akan membawa dampak positif, baik utk mendorong pemilu lebih berintegritas atau pun sebagai salah satu langkah mencegah korupsi di DPR," katanya. Lanjut Fadli, walau mendapat pertentangan, khususnya dari sebagian partai politik di DPR, KPU seharusnya dpat mempertahankan usulan progresif ini. Walau PKPU mesti dikonsultasikan dngn DPR dan pemerintah dalam RDP, keputusan RDP terseput bersifat tidak mengikat. Hal ini sesuai dengan putusan MK No.


92/PUU-XIV/2016. Terakhir, Koalisi juga mendesak partai politik, DPR RI, dan pemerintah untuk memiliki komitmen yang sama & bersikap mendukung rancangan PKPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota dewan.

"Kami meyakini msh banyak akan calon yang tidak mempunyai rekam jejak korup yang layak dicalonkan," tandas Fadli.()


Sumber: www*tribunnews*com/nasional/2018/04/16/koalisi+masyarakat+sipil+serahkan+dukungan+puluhan+ribu+orang+ke+kpu+soal+larangan+koruptor+nyaleg
Share Berita