Pejabat Kemendagri Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 34 Miliar Dalam Proyek Pembangunan IPDN
Diinformasikan pada hari Rabu Juli , tentang "Pejabat Kemendagri Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 34 Miliar Dalam Proyek Pembangunan IPDN-#2qa7bu", silahkan baca selengkapnya :

Laporan Wartawan news.xcoid.com, Theresia Felisiani

news.xcoid.com, JAKARTA Pejabat pd_ Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/7/2018). Agenda sidang perdana ialah pembacaan dakwaan.


Jaksa KPK mendakwa Dudy Jocom menerima suap Rp 4,2 miliar.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Juli 2018 )

Apa yang telah kita tabur, entah yang disengaja atau tidak, diingat atau dilupakan, sekarang atau suatu saat nanti, pasti akan kita petik hasilnya. maka, ketika kita menanamkan kebaikian, apapun bentuknya, suatu saat pasti kebaikan itu akan kembali kepada kita kita juga.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Juli 2018 )

Perbuatan buruk ini hanya dilakukan oleh dirimu, bukan oleh orang tua-mu, teman-mu atau saudara-mu. oleh karena itu dirimu sendirilah yang akan menuai hasil yang menyakitkan.

Perbuatan Dudy bersama mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan diduga menyebabkan kerugian negara Rp 34 miliar.

Baca: Alasan PAN Dorong Anies Baswedan Diusung dalam Pilpres 2019

Kerugian negara itu terjadi dalam proyek pengadaan & pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang dianggarkan tahun 2011.

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara," kata jaksa KPK Titto Jaelani sesaat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta.


Kasus berawal ketika Kemendagri mengadakan proyek lanjutan pembangunan Gedung IPDN dngn pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar.

Baca: Demokrat Hormati Keputusan TGB Bila Berniat Undur dari Partai

Dudy selaku pejabat pembuat komitmen bersama-sama Bambang Mustaqim selaku Senior Manager Pemasaran Divisi Gedung PT Hutama Karya berencana mengatur sendiri pemenang lelang yang akan menjadi pelaksana proyek.

Dudy sesudah membuat nota dinas terkait pelaksanaan lelang yang sudah diatur secara sepihak untuk memenangkan PT Hutama Karya.

Atas sepengetahuan terdakwa, panitia pengadaan memanipulasi sistem penilaian evaluasi administrasi dan teknis utk memenangkan PT Hutama Karya. Pada akhirnya, PT Hutama Karya menandatangani kontrak dngn penawaran harga senilai Rp 125,6 miliar.

Setelah itu, Dudy menangih fee ke-pada Budi Rachmat Kurniawan.

Baca: Ketika TGB Bicara Soal Kriteria Ideal Calon Wakil Presiden utk Jokowi

Menurut jaksa, dalam melaksanakan pekerjaan, PT Hutama Karya mensubkontrakan seluruh pekerjaan utama yang nilainya Rp 35 miliar.



Bahkan, PT Hutama Karya pula membuat subkontrak fiktif terhadap sejumlah pekerjaan senilai Rp 8,2 miliar.

"Terdakwa memerintahkan panitia penerima hasil pengadaan barang & jasa utk tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan pembangunan kampus," tutur jaksa Titto.

Baca: Membaca Peluang Maruf Amin Jadi Pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019

Dudy didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Thn 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Thn 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Masih menurut jaksa, perbuatan Dudy juga memperkaya sejumlah orang lebih dari Rp 4,5 miliar.

Kemudian memperkaya PT Hutama Karya sebesar Rp 22 miliar.



Sumber: www*tribunnews*com/nasional/2018/07/11/pejabat+kemendagri+didakwa+rugikan+keuangan+negara+rp+34+miliar+dalam+proyek+pembangunan+ipdn
Share Berita