Rapat Di Jl Teuku Umar 27 Sepakati Penerbitan SKL BLBI Utk Obligor Kooperatif, Kwik Menolak
Berita hari Rabu 2018 mengenai ( Rapat Di Jl Teuku Umar 27 Sepakati Penerbitan SKL BLBI Utk Obligor Kooperatif, Kwik Menolak-#clh75e ),info selanjutnya :

Laporan Wartawan news.xcoid.com, Theresia Felisiani

news.xcoid.com, JAKARTA Dalam sidang lanjutan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Iindonesia (BLBI), Kaamis ( 5/7/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Kian Gie, kembali tampil sebagai saksi.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Juli 2018 )

Keberanian timbul dari bersikap benar.


Di sidang kali ini Kwik menceritakan soal digelarnya tiga kali sidang kabinet hingga Presiden Megawati memutuskan menerbitkan SKL pada obligor yang dianggap koperatif. Jaksa KPK pula membacakan keterangan Kwik Kian Gie dalam BAP. Seluruh keterangan di BAP itu dibenarkan _oleh Kwik Kian Gie. "Rapat di Jl Teuku Umar No 27 Jakarta Pusat, pada saat itu yang hadir ialah Dorodjatun Kuntjorojakti selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menteri Keuangan, Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN & Jaksa Agung," kata Kwik.

"Dalam rapat membahas tentang SKL untuk para obligor yang kooperatif itu, hasil keputusan diberi SKL ke-pada obligor yang kooperatif tapi saya menolak," tegas Kwik. "Saya berpendirian bahwa obligor yang berhak mendapat SKL apabila jumlah uang terhutang ke-pada negara benar masuk dalam kas negara.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Juli 2018 )

Apa yang telah kita tabur, entah yang disengaja atau tidak, diingat atau dilupakan, sekarang atau suatu saat nanti, pasti akan kita petik hasilnya. maka, ketika kita menanamkan kebaikian, apapun bentuknya, suatu saat pasti kebaikan itu akan kembali kepada kita kita juga.

Dalam rapat tersebut saya beralasan bahwa rapat di Teuku Umar tak sah karena tidak ada undangan ter-tulis tidak dilaksanakan di istana negara hingga bukan rapat kabinet yang sah dari Megawati selaku presiden RI membatalkan kesepakatan di Teuku Umar tersebut,"

"Pertemuan kedua di Istana Negara yang dihadiri Dorojatun selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menkeu, Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN dan Rahman selaku Jaksa Agung membahas pemberian SKL obligor BLBI," beber Kwik.

Baca: Minyak Zaitun Diyakini Bisa Cegah Penyakit Jantung

"Pendapat aku atas putusan tersebut tidak setuju dngn penerbitan SKL sesudah saudari Megawati selaku Presiden RI menutup rapat tersebut dengan tak mengambil keputusan."

"Pada pertemuan ketiga di istana negara yang dihadiri seingat saya Dorojatun selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menkeu, Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN dan Rahman selaku Jaksa Agung & saudara Yusril selaku Menteri Kehakiman untuk membahas pemberian SKL kepada obligor BLBI," lanjut Kwik.

Baca: Gaya Hidup yang Salah Bisa Memicu Kolesterol dan Serangan Jantung

"Pendapat saya atas keputusan tsb adalah tetap tak setuju dengan penerbitan SKL.


Rapat tersebut akhirnya Bu Megawati selaku Presiden RI memutuskan utk tetap menerbitkan SKL kepada para obligor," ungkapnya. "Apakah berita acara pemeriksaan ini benar? ," tanya Jaksa pada Kwik Kian Gie. "Memang seper_ti itu.

Bisa aku gambarkan di dalam rapat sidang kabinet yang terakhir di sidang kabinet terbatas saya tidak lebih dari satu protes.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Juli 2018 )

cermin akan memantulkan apa yang ada di hadapannya, demikian juga hasil perbuatan kita, baik atau buruk itulah yang akan kita terima.

Tak banyak mengemukakan pendapat oleh karena aku tidak berdaya," jawab Kwik Kian Gie.

Baca: Jambret yang Bikin Korban Ojek Online Tewas di Cempaka Putih Nangis di Kantor Polisi

"Memang pembicaraan dari para menteri yang langsung saja mengambil inisiatif untuk berbicara bertubi-tubi akhirnya secara senda gurau aku katakan aku dihadapkan kepada total football langsung dihantam smua menteri sehingga saya tidak berdaya utk bicara apa saja & akhirnya Presiden Megawati menutup rapat seingat aku menugaskan Pak Yusril sebagai menteri Kehakiman utk menyusunnya," kata Kwik Kian Gie lagi.

Diketahui dalam perkara ini, terdakwa Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Syafruddin dianggap telah memperkaya diri sendiri & orang laiin yang merugikan keuangan negara sehingga Rp 4,58 triliun.


Dia diduga trlibat dalam kasus penerbitan SKL BLBI bersama Dorojatun Kuntjoro Jakti (mantan Ketua Komite Kenijakan Sektor Keuangan) kepada Sjamsul Nursalim & Itjih Nursalim selaku pemegang sahan BDNI pd_ 2004.

Sekilas berita yang kami sharing, jika suka bantu sharing ya...

Sumber: www*tribunnews*com/nasional/2018/07/11/rapat+di+jl+teuku+umar+27+sepakati+penerbitan+skl+blbi+untuk+obligor+kooperatif+kwik+menolak
Share Berita