Evaluasi Kasus Meikarta, JK Minta Proses Pemberian Izin Diperbaiki
Berita lengkap di hari Selasa , yuk ikuti info mengenai "Evaluasi Kasus Meikarta, JK Minta Proses Pemberian Izin Diperbaiki-#m9vtbz", berikut selengkapnya : news.xcoid.com, JAKARTA Wakil Presiden, Jusuf Kalla, meminta proses penerbitan proyek pembangunan dilakukan sesuai prosedur. Dia mengakui tidak ingin kejadian suap perizinan proyek pembangunan Meikarta kembali terulang.

"Orang ingin cepat meminta izin sebab orang sogok itu memang agar cepat keluar izinnya. Jadi prosesnya mesti diperbaiki," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

KPK menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Baca: Denny Indrayana Ditunjuk Jadi Kuasa Hukum Pelaksana Proyek Meikarta

Politisi senior Partai Golkar itu prihatin lebih dari satu kepala daerah ditangkap karena kasus suap ataupun korupsi. "Memang kami prihatin itu sebab akibat antara lain ingin hidup lebih baik, gaji tak cukup, ongkos politic mahal.


Kami prihatin begitu lebih dari satu yang ditangkap, tapi itu terjadi terus," tuturnya. Dia menuding mereka yang tertangkap seakan-akan ngga takut dngn sanksi yang menantinya sebab kasus seperti ini terjadi se_cara berulang-ulang. Sementara itu, di sisi lain, ia melihat masih adanya oknum pengusaha yang ingin mendapat perizinan cepat lewat praktik suap.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Oktober 2018 )

Aku tak berharap kesempurnaanmu.. Kerana aku ingin melengkapinya dengan kekuranganku...


"Ini sepertinya orang tidak takut kena sanksi. Iya pengusaha ingin cepat. Usai banyak sistem daerah minta online atau satu pintu sebenarnya. Lebih Dari Satu daerah seper_ti itu, satu pintu perizinan," ujarnya.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Oktober 2018 )

Kecantikan hakiki bukan dari wajah, melainkan terpancar dari hati.

Sebelumnya, KPK menetapkan sembilan org terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) & Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ). Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah & kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektare yang dibagi dalam tiga tahapan. Sekian info yang kami sampaikan mengenai Evaluasi Kasus Meikarta, JK Minta Proses Pemberian Izin Diperbaiki-#m9vtbz, berita diambil dari berbagai media online lain.. terimakasih

Sumber: www*tribunnews*com/nasional/2018/10/16/evaluasi+kasus+meikarta+jk+minta+proses+pemberian+izin+diperbaiki
Share Berita