Keresahan Koalisi Masyarakat Sipil Atas KPU Yang Belum Tetapkan DPT
Judul berita ini "Keresahan Koalisi Masyarakat Sipil Atas KPU Yang Belum Tetapkan DPT-#9sawzk" di November selengkap disini :

Warga melakukan pendaftaran daftar pemilih tetap (DPT) di kawasan Car Free Day, Jakarta, Minggu (21/10). Di pos pendaftaran ini masyarakat juga dapat mengecek apakah namanya sudah tercantum dalam DPT Pemilu 2019 atau belum.

(Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)news.xcoid.com, Jakarta Warga sipil yang tergabung dalam Gerakan Warga Sipil Peduli Pemilu mengkhawatirkan kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai waktunya. "Masih lebih dari satu isu yang belum terlihat penyelesaiannya. Bgmn KPU bisa menyakinkan, bila hingga hari ini publik juga tidak diyakinkan dngn data-data yang telah diperbaiki _oleh KPU, padahal tinggal satu hari lagi," ujar Direktur Democracy Electoral Empowerment Partnership, Yusfitriadi, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (14/11/2018).

Selain Democracy Electoral Empowerment Partnership, koalisi itu juga beranggotakan Exposit Strategic, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, serta Komite Pemilih Indonesia (TePI) .
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , November 2018 )

Ke mana pikiran di arahkan, kesanalah kondisi hidup seseorang.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , November 2018 )

Semua yang kita capai adalah hasil dari apa yang kita pikir.

Menurut Yusfitriadi, koalisi menyikapi persoalan DPT sehubungan akan digelarnya rapat rekapitulasi tingkat pusat DPT Hasil Perbaikan yang kedua pd_ Kamis, 15 November 2018 besok.

"Salah satu masalah merupakan sistem daftar pemilih (sidalih) yang hingga saat ini tidak diaudit kesesuaiannya," ucapnya. Akibatnya, ucap dia, data bertingkat yang telah dimasukkan ke dalam sistem seringkali berbeda hasilnya. Apalagi, kata Yusfitriadi, sistem ini mengharuskan penggunaan internet saat memasukkan data, di mana tidak smua daerah di Iindonesia memiliki infrastruktur yang memadai. "Ada daerah yang on-off internetnya.

Ini jelas tidak kompatibel & akan menjadi masalah," jelas Yusfitriadi. Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Erik Kurniawan menilai, terdapat masalah koordinasi, utamanya ego sektoral antarpenyelenggara Pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun pula Kementerian Dalam Negeri terkait DPT.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


'
Pihak kubu Prabowo-Sandiaga Uno meminta KPU agar mengusut adanya temuan 25 juta daftar pemilih tetap ganda.

2 dari 2 halamanJadi Pelajaran

Petugas PPS Kelurahan Menteng mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Menteng, Jakarta, Rabu_ (17/10). Enam bulan sebelum Pemilu 2019, KPU DKI Jakarta menyelenggarakan Gerakan Pengecekan DPT Serentak.

(Merdeka.com/Imam Buhori)Peneliti Exposit Strategic Toto Sugiarto juga mengatakan, adanya dua kali perbaikan terhadap DPT seharusnya menjadikan pelajaran bagi KPU utk melakukan audit sistem information yang dimiliki. KPU RI sebelumnya pada Pleno Rekapitulasi Nasional DPT 5 September 2018 menyatakan perbaikan terhadap DPT ditetapkan hingga 16 September 2018 karena masih banyak data ganda yang dikeluhkan, baik oleh partai politik maupun Bawaslu. "Pada 15 September 2018, kembali KPU belum dapat menetapkan DPT sebab masalah data ganda belum selesai hingga diundur menjdi 15 November 2018. Sementara, tak ada audit terhadap sistem daftar pemilih utk memastikan data DPT yang dimasukkan dalam sidalih tsb benar," kata Toto. Kemudian, Direktur Eksekutif TePI Jerry Sumampuow menilai, KPU kurang transparan kepada publik terkait dngn penyelesaian masalah DPT.

"Kita butuhkan adalah kejelasan, apa yang menjadi masalah," ujar Jerry.

Demikian informasi mengenai "Keresahan Koalisi Masyarakat Sipil Atas KPU Yang Belum Tetapkan DPT-#9sawzk", info kata kunci berita ini (Rabu /November ) : ( keresahan,koalisi,masyarakat,sipil,atas,kpu,yang,belum,tetapkan,dpt, pemilih, masalah, jakarta, yusfitriadi, perbaikan )

Sumber: s://www*liputan6*com/pileg/read/3691985/keresahan+koalisi+masyarakat+sipil+atas+kpu+yang+belum+tetapkan+dpt
Share Berita