Bila Jadi Dicabut, Frekuensi Bolt Bisa Dikuasai Operator Lain
Judul "Bila Jadi Dicabut, Frekuensi Bolt Bisa Dikuasai Operator Lain-#2dkfrj(berita November 2018)", terus baca : news.xcoid.com, JAKARTA Proses penerbitan Surat Keputusan (SK) pencabutan izin penggunaan frekuensi 2,3 Ghz milik Bolt masih dalam proses. Jika SK tersebut jadi diterbitkan sehingga pukul 00.00 WIB malam ini, oleh sebab itu Kominfo bakal kembali melelang frekuensi yang sebelumnya ditempati oleh Bolt.

Hal tersebut diutarakan _oleh Plt.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , November 2018 )

Segala memiliki awal pasti memiliki akhir.

Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu. Menurut pria yang akrab disapa Nando itu, kalau operator sudah tidak mempunyai izin penggunaan frekuensi, maka secara otomatis frekuensi tsb kembali menjadi milik negara.

"Dengan begitu, otomatis negara pny hak untuk melelang kembali pada operator lain," ujar Nando sesaat ditemui di kantor Kominfo, Senin (19/11/2018). Bolt sendiri mempunyai alokasi spektrum sebesar 30 Mhz pada pita frekuensi 2,3 Ghz. Kalau SK pencabutan izin diterbitkan, oleh sebab itu secara otomatis Bolt mesti mengikuti proses lelang dan bersaing dengan operator lain, apabila ingin kembali menempati frekuensi tersebut. "Seandainya dicabut izin penggunaannya, kan frekuensi ini secara otomatis kembali menjadi milik negara.

Negara punya hak untuk melelang," imbuh Nando. Menunggu keputusan dngn Kemenkeu Kendati demikian, proses penerbitan SK pencabutan izin penggunaan frekuensi 2,3 Ghz ini sekedar tertunda.

Pasalnya, PT First Media Tbk (KBLV) & PT Internux (Bolt) mengajukan proposal utk membayar tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2,3 Ghz pada Kominfo.

Baca: Cabut Layanan Bolt dan First Media, Kominfo Koordinasi dengan Kemenkeu

Proposal tsb diajukan pd_ Senin, (19/11/2018) siang hari. Isi proposal tsb mengatakan bahwa PT First Media Tbk (KBLV) & PT Internux siiap melunasi tunggakan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah ini.

PT Internux memiliki tunggakan BHP frekuensi pita 2,3 GHz sebesar Rp 343,57 miliar dan First Media sebesar 364,84 miliar selama tahun 2016 hingga 2017.

Saat ini, pihak Kominfo msh berdiskusi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait mekanisme pembayaran tunggakan BHP tersebut.


Kominfo pun menunggu rekomendasi Kemenkeu untuk menentukan apakah SK tsb akan jadi diterbitkan atau tidak.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , November 2018 )

Bukan karena harta yang melimpah/apa yang dimilik, orang dihormati. kehormatan adalah penghargaan bagi orang yang telah memberikan sesuatu yang berarti bagi orang yang membutuhkan.

SK tsb sejatinya dijadwalkan terbit Seniin (19/11/2018), tetapi sampai hari ini masih dalam proses penandatanganan, hingga batas waktu SK itu akan terbit atau tidak, yakni smpai pukul 00.00 WIB nanti malam. "Bukan berarti SK batal dikeluarkan, karena masih _ada waktu sampai jam 24.00 nanti malam & masih proses tanda tangan.

SK pula belum dikeluarkan. Pokoknya nanti sampai 24.00 hari ini, kita akan cabut izin atau seperti apa kami sdng koordinasi dngn Kemenkeu," kata Nando.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dngn judul "Jika Izin Dicabut, Pemerintah Akan Lelang Frekuensi Bolt"

Banyak info dan berita menarik, terus kunjungi news.xcoid.com, update berita mengenai ( Bila Jadi Dicabut, Frekuensi Bolt Bisa Dikuasai Operator Lain-#2dkfrj )( Selasa /November )

Sumber: www*tribunnews*com/techno/2018/11/20/bila+jadi+dicabut+frekuensi+bolt+bisa+dikuasai+operator+lain
Share Berita