Bayi Baru Lahir Dari Peserta JKN-KIS Wajib Didaftarkan BPJS Kesehatan
Info berita hari Jumat , Desember mengenai "Bayi Baru Lahir Dari Peserta JKN-KIS Wajib Didaftarkan BPJS Kesehatan-#pxv62e" : news.xcoid.com, JKRTA Menuju akhir tahun 2018, kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Thn 2018 membawa dampak bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini menyempurnakan aturan sebelumnya.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Jumat , Desember 2018 )

Sekedar menyesali kesalahan saja tidak lah cukup, namun juga harus disertai tekat agar kesalahn yang sama tidak dilakukan lagi.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Marsquoruf menerangkan, Perpres No 82 tahun 2018 tsb menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Salah satunya yakni aturan baru soal Pendaftaran Bayi Baru Lahir. Perpres tersebut menegaskan bahwa bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

Aturan ini start berlaku 3 bulan sejak Perpres tsb diundangkan. Aturan baru tsb sekaligus merevisi aturan sebelumnya bahwa bayi dalam kandungan wajib didaftarkan menjadi peserta minimal 14 hari sebelum bayi itu dilahirkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya usai dibayarkan, oleh sebab itu bayi tsb berhak mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dngn prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), oleh sebab itu secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orangtuanya sebagai peserta PBI.

"Untuk bayi yang dilahirkan bkn dari peserta JKN-KIS, oleh sebab itu diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bkn Penerima Upah (PBPU) pada umumnya," kata Iqbal, Kamis (20/12/2018).

"Proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, & setelah melewati rentang wa_ktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan."

"Oleh karenanya, kami mengimbau para orang tua utk segera mendaftarkan diri & keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, supaya proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis," katanya lagi. Aturan laiin yang diatur dalam Perpres ini yakni soal status peserta yang ke luar negeri. Perpres No 82 Tahun 2018 disebutkan bahwa seorang Warga Negara Iindonesia (WNI) yang sudah menjdi peserta JKN-KIS & tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dpat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.


"Jika usai kembali ke Indonesia, peserta tsb wajib melapor ke BPJS Kesehatan & membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia," katanya.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Jumat , Desember 2018 )

Akan tiba saatnya kita akan berhenti mencintai seseorang bukan karena seseorang itu berhenti mencintai kita melainkan kita menyadari bahwa orang itu akan lebih berbahagia apabila kita melepaskannya.

"Jika sudah lapor, dia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen Pekerja
Penerima Upah (PPU) yang masih mendapatkan gaji di Indonesia," tutur Iqbal.

Kemudian aturan Suami Istri Sama-Sama Bekerja. Jikalau ada pasangan suami istri yang masing-masing ialah pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS. Suami-istri itu dalam segmen Pekerja Penerima Upah oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta.

"Jika pasangan suami istri tsb sudah memiliki anak, maka untuk hak kelas rawat anaknya, dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dngn memilih kelas rawat yang paling tinggi," kata Iqbal.

Aturan lain yang dibahas yakni terkait Status Kepesertaan bagi Perangkat Desa, Tunggakan Iuran dan Denda Layanan.


Kepala BPJS Kesehatan Jkrta Selatan, dr Sudarto KS, AAK menambahkan, kehadiran Perpres No 82 Thn 2018 mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya utk melakukan perbaikan di berbagai aspek.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Jumat , Desember 2018 )

Menata pikiran itu penting. karena dirimu adalah apa yang kamu pikirkan.

Seperti pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS. "Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian atau lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, & stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal," ucap Sudarto.

Sekian info yang kami sampaikan, update terus info menarik disini news.xcoid.com ( arsip berita Jumat /Desember )

Sumber: www*tribunnews*com/kesehatan/2018/12/21/bayi+baru+lahir+dari+peserta+jkn+kis+wajib+didaftarkan+bpjs+kesehatan
Share Berita