Nilai Putusan Janggal, Penasihat Hukum Edward Soeryadjaya Berencana Ajukan Banding
Berita nasional mengenai politik, kriminal, daerah diseluruh indonesia, dapat dibaca di kanal berita nasional news.xcoid.com, silahkan lanjut berita tentang "Nilai Putusan Janggal, Penasihat Hukum Edward Soeryadjaya Berencana Ajukan Banding-#yf1del" :

Laporan Wartawan news.xcoid.com, Glery Lazuardi

news.xcoid.com, JAKARTA Tim kuasa hukum terpidana kasus dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina thn anggaran 2014-2015, Edward Soeryadjaya, bakal mengajukan banding terhadap vonis majelis hakim.

Yusril Ihza Mahendera, penasihat hukum Edward Soeryadjaya, menilai putusan perkara atas nama Edward Soeyadjaya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penuh kejanggalan dan ketidak-adilan.

Baca: Edward Soeryadjaya Divonis 12,5 Thn Penjara

Menurut Yusril Ihza Mahendera, fakta persidangan yang dibacakan hakim bukan berasal dari keterangan saksi, pendapat ahli & keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan.


Namun, kata Yusril Ihza Mahendra, putusan majelis hakim itu isinya adalah sama dngn apa yang tercantum di dalam surat dakwaan & Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. "Atas putusan yang kami nilai tidak adil & penuh kejanggalan itu, Tim Kuasa Hukum menyarankan ke-pada Edward Soeryadjaya utk ajukan banding," kata Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangannya, Kamis (10/1/2019). Yusril Ihza Mahendra menilai, terdapat pertentangan mengenai jumlah kerugian negara, yakni _ada dua kerugian negara yang disebutkan sesaat membaca putusan yaitu senilai Rp 599 Miliar dan Rp 518 Miliar. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pengertian keuangan negara yang dipertimbangkan oleh Hakim adalah berdasarkan UU BUMN, padahal Dapen Pertamina bukan merupakan BUMN serta tak tunduk ke-pada UU BUMN.

"Dapen Pertamina tunduk kepada UU Dana Pensiun d`mna kekayaan dana pensiun ialah berasalh dari iuran peserta dana pensiun," kata Yusril Ihza Mahendra. Selain itu, Yusril Ihza Mahendra menilai, janggal putusan itu. Sebab, hakim secara tegas menyatakan Helmi Kamal Lubis sebagai pelaku utama dan edward soeryadjaya sebagai pelaku peserta,

Hakim juga menyatakan tak sependapat dengan tuntutan jaksa dan mempertimbangkan mencegah disparitas pidana atas dasar ini oleh sebab itu Edward Soeryadjaya sebagai pelaku peserta dihukum 12 thn pidana penjara. "Aneh sekali karena pelaku utama usai diputus hanya 7 tahun, bagaimana logika hukumnya pelaku peserta lebih tinggi pidananya dibanding pelaku utama," kata Yusril Ihza Mahendra.


Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Jumat , Januari 2019 )

jangan pernah berpikir untuk menyerah,karena jika kamu mau berusaha, Tuhan pasti membantu melewatinya.

Di persidangan, kata Yusril Ihza Mahendra, hakim mengatakan terbukti uang yang diteruskan oleh Bety ke-pada Edward Soeryadjaya selaku pelaku peserta sebanyak Rp 25 Miliar, oleh karena itu dihukum 12 tahun. Namun, pelaku utama menerima Rp 46 Miliar dihukum 7 tahun.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Jumat , Januari 2019 )

Menata pikiran itu penting. karena dirimu adalah apa yang kamu pikirkan.


Dia mempertanyakan logika hukum yang menerima lebih kecil dngn peran yang bobotnya lebih kecil dihukum lebih tinggi

Yusril Ihza Mahendra menambahkan, adanya Dissenting Opinion oleh salah satu Hakim Anggota, yang mana mempertimbangkan dengan adanya putusan MK mengenai praperadilan dan adanya putusan Praperadilan Jaksel yang diucapkan pada tanggal 23 April 2018, jauh sebelum dibukanya sidang pertama perkara ini. "Maka usai seharusnya dan sepantasnya status terdakwa Edward soeryadjaya menjadi hapus & dakwaan harusn dinyatakan gugur dan tidak dpat diterima," tambah Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis selama 12 tahun 6 bulan penjara kepada pengusaha Edward Soeryadjaya. Putusan dibacakan di PN Jakarta Pusat, pd_ Kamis (10/1/2019) sore.


"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 12 tahun dan enam bulan denda sebesar Rp 500 juta dngn ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Ktua Majelis Hakim Suharso, dalam sidang pembacaan putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019). Selain pidana penjara, majelis hakim pula mewajibkan Edward membayar uang pengganti senilai Rp 25,6 Miliar paling lambat 41 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila uang pengganti tak dibayar, maka harta benda akan disita atau diganti hukuman kurungan selama 1 tahun. Majelis hakim memilih dakwaan subsider dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sementara itu, utk dakwaan primer, di mana Edward dituntut 18 tahun penjara, dinyatakan _oleh majelis hakim, tidak terbukti se_cara sah & meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Menyatakan terdakwa Edward Soerdjajaya terbukti secara sah sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum," kata dia. Seperti diketahui, Edward diproses hukum atas dugaan kasus korupsi dana pensiun PT Pertamina thn anggaran 2014-2015. Ia tak mengkaji ulang sesaat memutuskan jual-beli saham menggunakan dana pensiun tersebut.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Jumat , Januari 2019 )

Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat, dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat.

Diduga kerugian negara mencapai Rp 599,4 miliar.

Baca: JPU Tolak Nota Pembelaan Edward

Dia diduga bekerja sama dengan eks Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) Muhammad Helmi Kamal Lubis.


Perkenalan itu terjadi pd_ 2014, di mana Edward memegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI). Perkenalan tersebut dimaksudkan utk meminta dana pensiun Pertamina membeli saham SUGI. Selanjutnya, pd_ periode Desember 2014 sehingga September 2015, Helmi diduga dngn melawan hukum menginisiasi dan membeli saham SUGI dengan total 2 miliar lembar saham senilai Rp 601 miliar melalui PT Millennium Danatama Sekuritas.


Sekian info yang kami sampaikan mengenai Nilai Putusan Janggal, Penasihat Hukum Edward Soeryadjaya Berencana Ajukan Banding-#yf1del, berita diambil dari berbagai media online lain.. terimakasih

Sumber: www*tribunnews*com/nasional/2019/01/11/nilai+putusan+janggal+penasihat+hukum+edward+soeryadjaya+berencana+ajukan+banding
Share Berita