Revisi PP Transaksi Elektronik Berpeluang Rugikan Negara Rp 85 Triliun
news.xcoid.com, berita di Minggu , 3 Februari 2016, mengenai "Revisi PP Transaksi Elektronik Berpeluang Rugikan Negara Rp 85 Triliun-#548qds" ikuti beritanya :

Laporan Reporter Kontan, Sinar Putri S Utami

news.xcoid.com, JKRTA Pemerintah harus meninjau kembali revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Thn 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kajian Ombudsman RI menemukan potensi kerugian Rp 85,2 triliun bagi keuangan negara jikalau revisi beleid itu berlaku.


Kerugian itu berdasarkan perhitungan Mastel Indonesia terkait penempatan data center di luar negeri. Pasalnya, revisi PP No. 82/2012 memperbolehkan penempatan pusat data di luar negeri.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Minggu , Februari 2019 )

Akan tiba saatnya kita akan berhenti mencintai seseorang bukan karena seseorang itu berhenti mencintai kita melainkan kita menyadari bahwa orang itu akan lebih berbahagia apabila kita melepaskannya.


Ombudsman RI sudah menyampaikan temuan mereka ke pemerintah dalam pertemuan yang khusus membahas revisi PP 82/2012, Juumat (1/2/2019). "Ini repot karena cenderung org menaruh datanya di luar negeri sebab data center efisien di luar negeri. Oleh Sebab Itu itu, sesudah dibicarakan tadi, sebetulnya pemerintah ingin membuka supaya data center bisa masuk ke dalam negeri," ungkap Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih sudah pertemuan tersebut.

Baca: Lifting Blok Cepu Berpotensi Turun Sebab Faktor Cuaca Buruk

Agar pusat data bisa masuk ke dalam negeri, Ombudsman mengimbau pemerintah untuk segera menentukan klasifikasi dari data tersebut. Saat ini, ada tiga klasifikasi yang terdapat di PP No.


82/2012 yakni data strategis, data tinggi, & data rendah. Ombudsman meyakini, tanpa klasifikasi yang jelas, investor yang ingin membangun ekosistem data center akan kesulitan.

Baca: Waspadai Potensi Inflasi Akibat Gejolak Harga

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani mengatakan, hari ini Indonesia perlu mempunyai aturan main baru yang mengatur transaksi elektronik.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Minggu , Februari 2019 )

Menata pikiran itu penting. karena dirimu adalah apa yang kamu pikirkan.

"Perilaku warga hampir semuanya melakukan transaksi elektronik, namun sekarang, kan, belum _ada aturannya.

Padahal, ini penting sekali," tegasnya. Menurut Semuel, proses revisi PP No. 82/1012 hampir rampung. "Sedang disusun kembali karena Kementerian Sekretariat Negara mengembalikan draf RPP ini pada 21 Januari lalu," imbuhnya.

Kominfo pula masih menampung masukan dari berbagai pihak. Slh satunya, tentang kategori perusahaan yang wajib mendaftarkan sistem elektronik. Yakni, perusahaan itu mesti memiliki layanan yang bersifat ekonomis, baik kepada perusahaan aplikasi ataupun portal. Sekian info yang kami sampaikan mengenai Revisi PP Transaksi Elektronik Berpeluang Rugikan Negara Rp 85 Triliun-#548qds, berita diambil dari berbagai media online lain.. terimakasih

Sumber: www*tribunnews*com/bisnis/2019/02/02/revisi+pp+transaksi+elektronik+berpeluang+rugikan+negara+rp+85+triliun
Share Berita