KPPU Semprit Grab, Program Grab To Work Berpotensi Langgar Prinsip Persaingan Usaha
Baca informasi mengenai "KPPU Semprit Grab, Program Grab To Work Berpotensi Langgar Prinsip Persaingan Usaha-#y6n2sa", pada hari Kamis ini, diliput selengkapnya : news.xcoid.com, JAKARTA Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kot'a Bandung yang mewajibkan pegawainya pergi ke kantor menggunakan Grab se_cara berkelompok berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha. Terlebih, program bernama Grab to Work: Car Pooling tersebut menerapkan sanksi denda terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub Kot'a Bandung yang tak menggunakan taksi online GrabCar.

"Ini jelas berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha, krn mengarahkan ASN utk menggunakan merek tertentu dan ada sanksi denda jikalau tidak menggunakannya," kata Juru Bicara KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam keterangannya, Rabu_ (13/3/2019). Potensi pelanggaran persaingan usaha ini juga muncul lantaran kebijakan tersebut hanya memberi keuntungan pd_ merek tertentu. Padahal, transportasi publik yang bisa digunakan banyak, & bukan cuma taksi online. Pemerintah Kota Bandung seharusnya dapat memilih solusi lain untuk mengurangi kemacetan tanpa mesti melanggar prinsip persaingan usaha.

Kalau ingin memberikan alternatif moda transportasi sejenis, harus memberikan pilihan merek lainnya pula yang sepadan. "Alat transportasi publik yang ada (di Bandung) kan bkn cuma taksi online, masih ada lainnya. & taksi online itu pula bukan cuma GrabCar.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Kamis , Maret 2019 )

Kau bisa bersembunyi dari kesalahanmu, tapi tidak dari penyesalan. Kau bisa bermain dengan dramamu, tapi tidak dengan karmamu.


Kebijakan itu sebaiknya menciptakan persaingan sehat," ujarnya.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Kamis , Maret 2019 )

Bukan karena harta yang melimpah/apa yang dimilik, orang dihormati. kehormatan adalah penghargaan bagi orang yang telah memberikan sesuatu yang berarti bagi orang yang membutuhkan.

Menurut Guntur, alasan mengatasi kemacetan tak relevan bila diselesaikan dngn cara menunjuk alat transportasi publik merek tertentu. Sebab, seharusnya ASN pny hak untuk menentukan moda transportasi publik pilihannya sendiri.

"Jadi, msh banyak cara yang lebih relevan utk mengatasi kemacetan," kata dia.

Baca: Kanada Turut Serta Larang Terbangkan Boeing 737 Max Series

KPPU telah telah melayangkan surat ke-pada Pemerintah Kota Bandung terkait kebijakan mereka melibatkan aplikator taksi online asal Malaysia ini. Isinya ialah meminta penjelasan resmi apa maksud dari imbauan yang mewajibkan ASN menggunakan GrabCar dan adanya ancaman sanksi denda jika melanggar. "Mungkin saat ini suratnya belum sampai, yang pasti kami bakal menunggu jawaban resmi atas kebijakan itu dari Pemerintah Kot'a Bandung," tutur Guntur.

Reporter: Yudho Winarto

Artikel ini tayang di Kontan dngn judul KPPU sebut program Grab to Work berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha


Demikiannlah berita hari Kamis mengenai ( KPPU Semprit Grab, Program Grab To Work Berpotensi Langgar Prinsip Persaingan Usaha-#y6n2sa ), info pencarian terkait berita ini, kppu,semprit,grab,,program,grab,to,work,berpotensi,langgar,prinsip,persaingan,usaha, bandung, melanggar, kebijakan

Sumber: www*tribunnews*com/bisnis/2019/03/14/kppu+semprit+grab+program+grab+to+work+berpotensi+langgar+prinsip+persaingan+usaha
Share Berita