Buntut Panjang Kasus Bumi Perkemahan Di Garut
Info berita di bulan Maret , menginformasikan berita tentang "Buntut Panjang Kasus Bumi Perkemahan Di Garut-#pnjrog", selanjutanya :

Kadispora Garut Kuswendi nampak menjadi terdakwa kasus pembangunan Bumi Perkemahan di Garut (news.xcoid.com/Jayadi Supriadin)news.xcoid.com, Garut Pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) yang tidak mengantongi izin analisis dampak lingkungan (Amdal) di area Citiis, kawasan kaki Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat, berbuntut panjang. Kuswendi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut, akhirnya kena getahnya, kemudian menjadi pesakitan di kursi pengadilan negeri Garut, untuk memberikan eksepsi atau nota keberatan, terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Jumat , Maret 2019 )

Anda akan menjadi orang yang tersisihkan jika tidak siap menghadapi perubahan.

Aldis Sandhika, kuasa hukum terdakwa menilai, dakwaan JPU kepada kliennya dinggap tidak cermat dan eror in persona, terutama dalam penggunaan pasal 109 mengenai Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) junto pasal 116 Undang-undang nomor 32 thn 2009. "Terdakwa (Kuswendi) itu hanya kepanjangan tangan dari pemerintah di atas yaitu Bupati, jadi kita ajukan keberatan," ujar dia di Pengadilan Negeri Garut, Rabu (13/3/2019). Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dngn Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 thn 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dngn ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara & minimal 1 thn penjara dengan denda maksimal Rp 3 miliar dan minimal Rp 1 miliar.

Menurutnya, pengenaan pasal 109 tidak tepat, selain bkn badan usaha, juga kliennya hanya menjalankan tugas dari pemangku kebijakan yakni Bupati Garut Rudy Gunawan.


"Di sini itu (terdakwa) hanya menjalankan kegiatan kedinasan dalam menjalankan fungsi Perda," ungkap dia. Namun dia pun membantah dan tidak menuding, jikalau kasus yang membelit kliennya adalah kesalahan Bupati Garut. "Ada rangkaian di mana pertanggungjawaban subjek hukum terhadap pengenaan pasal., namun nanti jangan dialihkan isunya ke bupati atau si A, si B," pinta dia. Seperti diketahui Pasal 109 menyatakan, "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa mempunyai izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dngn pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) & paling banyak Rp 3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah)".

Sedangkan pasal 116 berbunyi "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. Badan usaha dan/atau

b.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Jumat , Maret 2019 )

Sukses hanya bagi orang yang tetap semangat meski halangan dan rintangan di depan mata.

Org yang memberi perintah utk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindaksebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut".

Melihat kedua pasal yang dikenakan, Ia menyatakan kalau kliennya bkn menjadi pihak yang memberikan keputusan penggunaan lahan Gunung Guntur utk dijadikan Buper. "Terdakwa hanya kepanjangan tangan dari bupati yang memberi perintah," kata dia. Menanggapi nota keberatan itu, Jaksa Penuntut Umum meminta wa_ktu sepekan utk memberikan tanggapan eksepsi. Sidang bakal kembali dilanjutkan pd_ Rabu (20/3/2019) pekan depan.

Demikian informasi mengenai "Buntut Panjang Kasus Bumi Perkemahan Di Garut-#pnjrog", info kata kunci berita ini (Jumat /Maret ) : ( buntut,panjang,kasus,bumi,perkemahan,di,garut, lingkungan, kliennya, terdakwa, penuntut, keberatan, penjara, kegiatan, memberikan )

Sumber: s://www*liputan6*com/regional/read/3916352/buntut+panjang+kasus+bumi+perkemahan+di+garut
Share Berita