KPU Papua Pastikan Karyawan Freeport Bisa Nyoblos
news.xcoid.com, berita di Senin , 15 April 2016, mengenai "KPU Papua Pastikan Karyawan Freeport Bisa Nyoblos-#pk18om" ikuti beritanya :

Karyawan Freeport di tambang bawah tanah. (Dok: news.xcoid.com)news.xcoid.com, Jayapura Sebanyak 1.792 pemilih di Distrik Tembagapura tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kabupaten Mimika.

Kebanyakan pemilih itu merupakan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang bekerja di Tembagapura, Provinsi Papua. Bidang Divisi Program & Data KPU Mimika, Luther Beanal menyebutkan, ribuan pemilih ini, walaupun telah mengisi form A5 (pindah memilih), tapi belum dikonfirmasi dari daerah asal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Papua Theodorus Kossay memastikan ribuan pemilih di Tembagapura, Kabupaten Mimika yang sebagian besar ialah karyawan PTFI dipastikan bisa menyalurkan hak pilihnya dngn menggunakan e-KTP.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Senin , April 2019 )

Keberanian timbul dari bersikap benar.


Theo memastikan tak ada alasan karyawan Freeport ngga bisa memilih. KPU Papua meyakinkan akan memberikam perlindungan hak pilih ke-pada setiap WNI dalam setiap pemilu. "Seperti masyarakat lainnya yang tak masuk DPT, silahkan datang ke TPS dan tunjukkan e-KTP saudara, mulai pukul 12.00 13.00 WIT," tutur Theo, Sabtu (13/4/2019). Sementara itu, adanya perbaikan data pemilih tambahan tahap III, jumlah DPT Papua bertambah 2.012 pemilih.

Kebanyakan penambahan pemilih terdapat di Kabupaten Keerom. Penambahan jumlah pemilih dikarenakan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (Dikdukcapil) setempat melakukan perekaman e-KTP pd_ September-November 2018. "Paling banyak terdapat di Distrik Arso Timur dan Arso Barat. Dengan penembahan data ini, maka jumlah pemilih dalam pemilu di Papua yang akan melakukan pencoblosan berjumlah 3.542.544 jiwa," kata Theo.2 dari 3 halamanLarangan Pakai Suket

Aktifitas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura. (news.xcoid.com/Katharina Janur)Sementara itu, Pemerintah Kota Jayapura mengklaim utk pemilu thn ini, ngga ada lagi pemilih yang datang ke TPS menggunakan suket (surat keterangan).

Menurut Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dikdukcapil) setempat ngga lagi mengeluarkan Suket. Krn semua orang yang melakukan perekaman e-KTP, blanko e-KTP langsung dapat dicetak dan diserahkan kepada warga yang melakukan perekaman.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Senin , April 2019 )

Sukses hanya bagi orang yang tetap semangat meski halangan dan rintangan di depan mata.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Senin , April 2019 )

Keberanian timbul dari bersikap benar.


Kepala Dikdukcapil Kot'a Jayapura, Merlan Uloli menuturkan pihaknya terakhir mengeluarkan Suket pada 2018. Hal ini dikarenakan blanko e-KTP kosong. "Sampai hari ini, kami belum lagi mengeluarkan Suket. Apalagi usai ada perintah walikota, bahwa pemilih di Kota Jayapura tidak menggunakan Suket," kata Merlan, Sa-btu (13/4). Merlan menyebutkan, Dikdukcapil bakal membuka pelayanan sehingga tanggal 17 April, saat dilakukan pemilu serentak.

Pelayanan ini dilakukan sebagai salah satunya bentuk melayani masyarakat yang msh belum melakukan perekaman e-KTP, tergolong untuk kroscek data penduduk, jikalau diperlukan dalam pelaksaan pemilu mendatang. Disdukcapil Kot'a Jayapura juga terus melakukan pelayanan jemput bola (Jebol ) melalui program Gerakan Iindonesia Sadar Administrasi (GISA) kependudukan di setiap kelurahan. Dalam prosesnya, GISA mampu mencapai 86 persen perekaman e-KTP. Program Jebol langsung dilakukan di sekolah tingkat atas, kampus, di pemukiman warga, termasuk kepada 500-an penyandang disabilitas di Kota Jayapura yang dikabarkan belum melakukan perekaman e-KTP, telah dilakukan.

"Sampai tanggal 17 April, jikalau ada yang mau melakukan perekaman e-KTP, kami akan melayani, untuk membantu warga menggunakan hak pilihnya pd_ pemilu mendatang," jelas Merlan. 3 dari 3 halamanDistribusi Logistik

Logistik pemilu di KPU Dogiyai. (news.xcoid.com/Katharina Janur/KPU Dogiyai)Walau begitu, untuk kesiapan pemilu, saat ini KPU di 29 kabupaten/kota sedang melakukan distribusi logistik ke sejumlah distrik. Terutama ke-pada kabupaten di pegunungan tengah Papua, distribusi logistik telah dilakukan H-10, mengingat pengiriman logistik mesti dilakukan dngn menyewa helikopter atau pesawat berbadan kecil.

Misalnya saja untuk Kabupaten Keerom, dua distrik terjauh di kabupaten itu yakni Distrik Towe & Kesnar dilakukan pendropingan logsitik pemilu dngn menyewa helikopter utk pulang dan pergi mencapai Rp 50-an juta.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Senin , April 2019 )

Sukses hanya bagi orang yang tetap semangat meski halangan dan rintangan di depan mata.

Divisi Hukum dan Perencanaan KPUD Keerom, Imawan Margono menyebutkan distribusi ke Distrik Towe dan Kesnar dilakukan dengan menggunakan pesawat berbadan kecil AMA jenis Pilatus. "Semoga cuaca bersahabat dalam pendistribusian ini," ujarnya.

Berbeda dengan Kabupaten Dogiyai, distribusi logistik ke 4 distrik terjauh yakni Distrik Sukikai Selatan, Piyaye, Mapia Barat dan Mapia Tengah, terkendala hujan deras & kabut tebal sejak dua hari lalu. Ketua KPU Dogiyai, Andarias Gobay menyebutkan harusnya distribusi untuk empat distrik harus dilakukan sejak H-5 sebelum pemilu, namun karena cuaca ngga mendukung, oleh sebab itu logistik masih tertahan di Lapangan terbang Dogiyai. "Kami menyewa helikopter untuk terbang ke-4 distrik itu, dengan biaya penyewaan Rp 150 juta hingga Rp 200 juta, untuk hitungan terbang 1,5 jam perjalanan. Bila waktunya lebih lama, tinggal dikalikan saja," kata Andarias.

KPU Dogiyai mengakui mendapatkan dana hibah dari pemda setempat Rp 2 miliar, dari total dana yang diminta Rp 3 miliar, untuk distribusi logistik pemilu.

Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay menyebutkan KPU pada 29 kabupaten/kota terus melakukan distribusi logistik sehingga ke pedalaman Papua. Sehingga kini, permasalahan distribusi logistik hanya terletak pd_ kedala cuaca dan biaya pendistribusian yang kebanyakan berasal dari masing-masing kepala daerah, melalui dana hibah.

Theo menyebutkan, _ada beberapa kabupaten bahkan ytak memperoleh dana hibah yang dimaksud.


Namun, masalah ini diyakini Theo ngga menjadi hambatan.

"Beberapa KPU sementara ini berhutang, karen aterkendala biaya distribusi logistik. Misalnya saja KPU Waropen, dana hibah yang rencana diberikan Rp 5 miliar, tapi sampai saat ini belum _ada tanda-tanda pencairan," kata Theo.

Saksikan video menarik berikut ini:


'
12 kabupaten di Papua gunakan sistem noken di Pemilu 17 April 2019 nanti.


Demikiannlah berita hari Senin mengenai ( KPU Papua Pastikan Karyawan Freeport Bisa Nyoblos-#pk18om ), info pencarian terkait berita ini, kpu,papua,pastikan,karyawan,freeport,bisa,nyoblos, pemilih, kabupaten, logistik, melakukan, distrik, distribusi, dilakukan, jayapura

Sumber: s://www*liputan6*com/regional/read/3941507/kpu+papua+pastikan+karyawan+freeport+bisa+nyoblos
Share Berita