Menteri PANRB: ASN Harus Tetap Menjaga Netralitas
Info selanjutnya mengenai "Menteri PANRB: ASN Harus Tetap Menjaga Netralitas-#lfssfg" selengkapnya : news.xcoid.com, JAKARTA Pasca Pemilihan Presiden & Legislatif 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birorkasi (PANRB) Syafruddin menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap menjaga netralitas.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Kamis , April 2019 )

Menata pikiran itu penting. karena dirimu adalah apa yang kamu pikirkan.


ASN pd_ pemerintah pusat maupun daerah diminta tetap fokus bekerja melayani masyarakat. "ASN jangan masuk ke dalam hiruk pikuk opini politik yang msh berlangsung" tegas Menteri Syafruddin saat konferensi pers di Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/4/2019). Ia meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga & pemerintah daerah utk mengawasi ASN yang ada di lingkungannya. ASN sebagai orang yg bertugas negara berkewajiban melaksanakan pelayanan publik demi kepentingan negara.

Para abdi negara diminta untuk menjaga suasana tetap kondusif & memastikan pelayanan masyarakat tetap optimal. "Mari semua ASN menjaga suasana agar tetap kondusif," ajak Syafruddin.

Baca: BPN Prabowo-Sandi Laporkan Enam Lembaga Survei Kepada KPU

Sebelum pelaksanaan pemilu, Menteri Syafruddin telah berulang kali mengimbau ASN untuk menjaga netralitas. Ditegaskan, ASN memiliki hak politik namun hanya dpat digunakan dalam bilik suara dan tidak utk berpolitik praktis. Menteri Syafruddin pula menegaskan bahwa apabila terdapat ASN yang terlibat kepentingan politik, sanksi akan diselesaikan se_cara komprehensif.


Sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/94/M.SM.00.00/2019, bila ditemukan bukti pelanggaran netralitas, instansi pemerintah menindaklajuti dengan membentuk Majelis Kode Etik atau tim pemeriksa hukuman disiplin. Penyelesaian pelanggaran dilakukan berdasarkan PP No. 42/2004 & PP No. 53/2010.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Kamis , April 2019 )

Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah dan mengalah bukan berarti kalah.

Dalam surat tsb dijelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) & tembusan Menteri PANRB. Jika hasil rekomendasi tak ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), KASN dpat merekomendasi kepada presiden utk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Netralitas ASN usai diatur dengan jelas dalam UU No.

5 Thn 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara. Di tahun kontestasi politic ini, ASN yang netral menjamin demokrasi yang sehat. Namun sebaliknya, apabila ASN tak netral, akan sangat merugikan negara sehingga masyarakat sebagai penerima layanan. ( info meta data berita ini, menteri,panrb:,asn,harus,tetap,menjaga,netralitas, syafruddin, aparatur, masyarakat, pemerintah, politik, pelanggaran, lembaga, jakarta )

Sumber: www*tribunnews*com/pilpres+2019/2019/04/18/menteri+panrb+asn+harus+tetap+menjaga+netralitas
Share Berita