KPK Berencana Gugat Balik Sjamsul Nursalim
news.xcoid.com, 12 Juni 2019, menurut informasi mengenai berita "KPK Berencana Gugat Balik Sjamsul Nursalim-#j5s9rc", yuk baca berita selengkapnya :

Laporan Wartawan news.xcoid.com, Ilham Rian Pratama

news.xcoid.com, JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggugat pengendali saham Bank Dagang Nasional Iindonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim ke pengadilan.

Gugatan tsb berkaitan dngn gugatan Sjamsul Nursalim terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Baca: Menengok Rumah Sjamsul Nursalim di Jakarta

"Direncanakan KPK mengajukan gugatan sebagai pihak ketiga yang kepentingannya terganggu dngn adanya gugatan Sjamsul Nursalim terhadap BPK tersebut," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2019).


Sjamsul Nursalim yang menjadi tersangka KPK menggugat auditor BPK terkait laporan hasil pemeriksaan investigatif kerugian keuangan negara dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Iindonesia (BLBI) pada Februari lalu. Terdapat enam petitum dalam gugatan Sjamsul Nursalim yang diwakili _oleh Otto Hasibuan dan Associates sebagai kuasa hukumnya. KPK sebelumnya memang meminta BPK menaksir kerugian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif perhitungan kerugian negara. Disebutkan bahwa kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp4,58 triliun.

Hanya saja, Febri belum menjelaskan secara detail terkait gugatan KPK terhadap salah satu orang terkaya di Iindonesia itu.

Namun, KPK saat ini akan mendukung penuh BPK pd_ sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu_ (12/6/2019).

Dukungan penuh itu akan diberikan lantaran sejak awal lembaga antirasuah dan BPK bekerja sama dalam penanganan kasus BLBI khususnya terkait perhitungan kerugian keuangan negara. Sjamsul Nursalim telah diperkaya _oleh Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung senilai Rp4,58 triliun terkait SKL BLBI. "Sehingga kami perlu memberikan dukungan penuh pada BPK & auditornya tersebut," tegas Febri.


Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Juni 2019 )

Dengan keyakinan kita dapat memindahkan gunung, akan tapi tanpa persiapan kita dapat tersandung oleh kerikil.

Terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berharap hakim PN Tangerang tak menerima permohonan gugatan perdata yang dilayangkan oleh Sjamsul Nursalim. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar supaya gugatan tersebut dapat ditolak karena salah alamat. Pertama, audit BPK yang dilakukan pd_ tahun 2017 la_lu telah dibenarkan _oleh hakim pd_ persidangan dngn terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Menurut Kurnia, pada saat pembacaan putusan Tumenggung secara sah dan meyakinkan telah terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun sebab menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Juni 2019 )

Akan tiba saatnya kita akan berhenti mencintai seseorang bukan karena seseorang itu berhenti mencintai kita melainkan kita menyadari bahwa orang itu akan lebih berbahagia apabila kita melepaskannya.

Dalam putusan tersebut, lanjut Kurnia, pula secara spesifik menyebutkan nama pihak laiin yang mesti dimintakan pertanggungjawaban yakni Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, dan Dorodjatun.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Juni 2019 )

jangan pernah berpikir untuk menyerah,karena jika kamu mau berusaha, Tuhan pasti membantu melewatinya.


"Padahal berdasarkan Legal Due Dilligence dan Financial Due Dilligence yang sebelumnya dilakukan diketahui aset berupa piutang BDNI ke-pada petambak udang Dipasena sebesar Rp4,8 triliun terdapat misrepresentasi," kata Kurnia.

Kedua, audit BPK dngn jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau investigatif tak membutuhkan tanggapan dari pihak yang diperiksa.

Dalam bbrp pernyataan kuasa hukum Sjamsul Nursalim, kata Kurnia, disebutkan bahwa audit yang dilakukan BPK tak sah krn belum melampirkan tanggapan dari pihak yang diperiksa. "Tentu ini pendapat yang keliru, karena dalam aturan internal BPK menyebutkan bahwa untuk pemeriksaan investigatif tak perlu tanggapan dari pihak yang diperiksa," ujar Kurnia. Ketiga, audit yang dilakukan oleh BPK dilakukan atas permintaan KPK dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pd_ tahun 2004. Dalam hal ini, Kurnia mengatakan bahwa BPK telah tepat untuk mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 25 Agustus 2017 lalu sebagai upaya percepatan penanganan kasus.


Keempat, audit BPK yang dilakukan pada tahun 2002, 2006, dan 2017 ngga bisa disamakan karena pada prinsipnya ruang lingkup audit berbeda satu sama lain. "Jika dibaca lebih rinci, audit BPK tahun 2002 merupakan audit investigatif, audit BPK tahun 2006 ialah audit kinerja, dan audit BPK thn 2017 merupakan merupakan audit investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara," jelas Kurnia. Pada audit sebelumnya yaitu 2002 dan 2006, lanjut dia, tidak pernah ada kesimpulan bahwa hutang Sjamsul Nursalim ke-pada negara telah selesai.

Oleh sebab itu, tidak tepat kalau kuasa hukum Sjamsul menjadikan hal ini sebagai dasar gugatan.

Baca: Menhan Tegaskan Tim Mawar Sudah Selesai, Jangan Dikaitkan dngn TNI

Terakhir, seorang ahli yang memberikan kesaksian di muka persidangan tak bisa dituntut secara pidana maupun perdata atas keterangan yang disampaikan.


Menurut Kurnia, hal ini sudah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) United Convention Against Corruption yang telah diratifikasi dalam UU No 7 Thn 2006 yang menyebutkan bahwa seorang ahli mesti mendapat perlindungan dari negara terkait dengan keterangan yang disampaikan di muka persidangan.


Sumber: www*tribunnews*com/nasional/2019/06/11/kpk+berencana+gugat+balik+sjamsul+nursalim
Share Berita