Politikus PDIP Sebut Ngga Perlu _ada Bagi-bagi Kekuasaan Utk Rekonsiliasi Pasca-Pilpres
Arsip berita hari Jumat , mengenai "Politikus PDIP Sebut Ngga Perlu _ada Bagi-bagi Kekuasaan Utk Rekonsiliasi Pasca-Pilpres-#fqkcpe" selengkapnya :

Laporan Wartawan news, Taufik Ismail

news.xcoid.com, JAKARTA Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai bahwa menjalin rekonsilasi bisa dilakukan tanpa berbagi kekuasaan (power sharing).

Menurutnya politik akan dinilai ter-lalu murah apabila hanya bertujuan utk kekuasaan saja.


"Tidak harus ada power sharing.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Jumat , Juni 2019 )

Menata pikiran itu penting. karena dirimu adalah apa yang kamu pikirkan.

Menurut saya terlalu murah jikalau orang hanya krn mau dpat kursi menteri lalu menjual apa yang selama ini usai diinikan," kata Andreas di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kaamis (20/6/2019). Selain itu, dia mengatakan apabila kekuasaan dibagi kepada oposisi maka pemerintahan ngga akan berjalan efektif karena dua kubu yang selama ini berbeda pendapat _ada dalam satu pemerintahan.

"Belum tentu pula efektif tunggu dalam pemerintahan ke depan," katanya.

Baca: Misteri Makam Tua Berada di Tengah Pertigaan Jalan Dekat Alun-alun Purwokerto 2 Pejuang Ngga Dikenal

Baca: Jokowi & Prabowo Dijadwalkan Bertemu dalam Wa_ktu Dekat

Baca: Ciputra, Bukit Jaya, hingga Tokopedia Pasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Menurut Andreas partai yang ada di koalisi pemerintah saat ini sudah ckup banyak. Selain itu keberadaan oposisi pula sangat penting di dalam negara demokrasi. "Iya dong, dialektika itu penting dalam politik. Harus ada proses dialektika & dinamika.


Jadi kita kan dukung demokrasi.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Jumat , Juni 2019 )

Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah dan mengalah bukan berarti kalah.

Masa mau smua otoritarian. Gak _ada dong?

Beda pendapat itu penting," katanya.

Tidak lama lagi

Dikutip dari kompas.com, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo & nomor urut 02 Prabowo Subianto bisa segera terwujud sebelum sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) rampung.

"Ya harapan kita sih sebelum sidang MK (selesai), itu lebih bagus lagi, hingga suasana jadi sejuk. Kita semua masyarakat Indonesia sudah bosan dngn kondisi yang seperti ini, membosankan," kata Moeldoko di Bandung, Kamis (20/6/2019).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) ini menuturkan, pihaknya sudah berupaya utk terus melakukan pendekatan kepada Prabowo sebagai calon presiden nomor urut 02.



Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (news.xcoid.com/ Theresia Felisiani)

"Dan alhamdulillah pendekatan itu sdng berjalan dan sudah _ada akses komunikasi, saling memahami & seterusnya, dalam sebuah negosiasi seper_ti itu hal yang biasa," kata dia.

Baca: Pakai Glasses Hitam Saat Sidang Sengketa Pilpres 2019, Saksi Prabowo-Sandi Jadi Sorotan Hakim

Baca: Terkait Sidang MK, Reaksi Jokowi soal Tuduhan hingga KPU Ragukan Saksi Kubu Prabowo

Dengan demikian, ia menduga pertemuan antr kedua tokoh tsb akan segera terwujud.


Karena hal tsb memang harapan seluruh masyarakat Indonesia. "Saya pikir tidak lama lagilah itu, pasti akan terjadi pertemuan antara dua pucuk pimpinan ini, & itu harapan masyarakat semuanya," katanya. Saat ini sidang PHPU di MK msh dalam tahap pemeriksaan saksi, baik saksi penggugat maupun saksi ahli. Pihak pendamping hukum dari tim Prabowo-Sandi menggugat hasil penetapan KPU yang memenangkan kubu nomot urut 01, Jokowi-Maruf Amin sebab diduga _ada kecurangan.

Sementara hal tersebut masih dibuktikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

Sekilas berita yang kami sharing, jika suka bantu sharing ya...

Sumber: www*tribunnews*com/nasional/2019/06/20/politikus+pdip+sebut+tidak+perlu+ada+bagi+bagi+kekuasaan+untuk+rekonsiliasi+pasca+pilpres
Share Berita