Petani Minta Pemerintah Cabut Pungutan Ekspor CPO
Diinformasikan pada hari Senin Juni , tentang "Petani Minta Pemerintah Cabut Pungutan Ekspor CPO-#kvsmvy", silahkan baca selengkapnya :

Ilustrasi CPO 1 (news.xcoid.com/M.Iqbal)news.xcoid.com, Jakarta Para petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Iindonesia (APPKSI) meminta pemerintah utk menunjukkan keberpihakan kepada petani dngn mencabut kebijakan pungutan ekspor CPO. Pungutan 50 USD persen ton CPO tsb mengakibatkan harga tandan buah segar (TBS) merosot, sehingga menyulitkan _para petani.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Senin , Juni 2019 )

Akan tiba saatnya kita akan berhenti mencintai seseorang bukan karena seseorang itu berhenti mencintai kita melainkan kita menyadari bahwa orang itu akan lebih berbahagia apabila kita melepaskannya.

Ketua Umum APPKSI, Andri Gunawan mengatakan, sejak diberlakukannya pungutan ekspor CPO, harga TBS anjlok sehingga mencapai harga yang merugikan petani sawit & membuat kebun sawit petani terbengkalai. Ini berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga ekonomic petani sawit yang jumlahnya hampir 5 juta petani.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Senin , Juni 2019 )

Keberanian timbul dari bersikap benar.

"Harga jual TBS jadi murah sebab pungutan CPO, berdampak pd_ pembelian sawit sehingga membebankan petani sawit.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Senin , Juni 2019 )

Impian tidak akan menggerakan seseorang untuk maju, alasan kuat dibalik impian itulah yang menggerakannya.

Sementara hasil pungutan tak ke petan sawit, tapi pemerintah yang mengatur dana pungutannya," tutur dia di Jakarta, Minggu (23/6/2019). Menurut dia, selama 3 tahun terakhir hasil pungutan ekspor CPO yang dihimpun _oleh BPDKS hanya dinikmati oleh industri biodiesel sebagai dana utk menyubsidi biodiesel campuran CPO. "Hanya 0,1 persen saja dana pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk program replanting kebun Petani, itu pun petani dibebani dengan bunga pinjaman bank yang tinggi jikalau ikut program replanting dari BPDKS," kata dia.

2 dari 3 halamanHarga CPO Jatuh

Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Selain itu, pungutan ekspor CPO ini pula dinilai menjadi penyebab jatuhnya harga CPO dari Indonesia dan bakal sulit bersaing dngn produk ekspor CPO Malaysia yang tidak dibebani Pungutan ekpor CPO oleh pemerintahnya. "Karena itu kami meminta kebijakan pemerintah untuk tidak lagi menerapkan Pungutan Ekspor CPO," lanjut dia. Andri mengungkapkan, pihaknya telah menggelar aksi unjuk rasa pd_ Kamis 20 Juni 2019, di depan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, kemudian munculnya wacana pemerintah bakal kembali melakukan pungutan CPO. Aksi tsb akan kembali digelar jika ngga ada respon dari pemerintah terkait permintaan petani ini.


"Kami bakal menyurati pemerintah, jika perlu kembali menggelar demo bila pemerintah melakukan pungutan lagi," tandas dia.

3 dari 3 halamanStrategi RI Perluas Pangsa Pasar Sawit di Pakistan

Pelaku industri & importir kelapa sawit Pakistan sambut positif focus grup discussion (FGD) untuk mempertajam riset tentang potensi Pakistan sebagai hub bisnis minyak sawit Iindonesia pada Selasaa 18 Juni 2019.

Hal ini sebagai langkah memperluas pangsa pasar ke kawasan Asia Selatan, Asia Tengah dan Timur Tengah. FGD tersebut mendapatkan respons positif dari kalangan industri dan importir product minyak sawit Pakistan. "Kami sangat mengapresiasi langkah KBRI Islamabad yang mempertemukan pelaku Industri product berbahan kelapa sawit dngn para peneliti, pemangku kepentingan Iindonesia yang serius mengembangkan pilot project peningkatan bisnis kelapa sawit baik di Iindonesia dan Pakistan," ungkap Umer Islam, Sekjen Pakistan Vanaspati Manufacture Association (PVMA).

Hal serupa pula disampaikan Dubes RI utk Pakistan, Iwan Suyudhie Amri yang menilai smua pihak yang terlibat yaitu Kemendag RI, BPDP-KS, IPB, & Pricewaterhouse Coopers (PWC) Pakistan, penuh totalitas dan dedikatif menyelenggarakan kerja sama riset yang pertama kali dilakukan terkait pengembangan sektor bisnis kelapa sawit di negara importir sawit Indonesia.


"FGD utk kerja sama riset yang dilaksanakan di Islamabad ini merupakan suatu upaya mempromosikan kerja sama bilateral Indonesia-Pakistan yang tidak saja memberikan multiplier effects bagi kedua negara tetapi juga manfaat besar bagi kawasan sekitar," ungkap Iwan Amri, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (20/6/2019). Di hadapan _para pelaku bisnis Pakistan antr lain, Waheed Group Company, Khurshid Soap Grup dan PVMA, Iwan mengemukakan dua hal penting menyangkut pelaksanaan FGD tersebut. "FGD memiliki dua nilai penting yaitu, pengupayaan se_cara simultan peningkatan kerja sama bisnis antar kedua negara & pemeliharaan atas kedekatan hubungan bilateral yang telah dibangun sejak masa kemerdekaan _oleh para pendahulu kedua bangsa," ujar Iwan Amri. "Momen kerja sama ini ialah upaya mewujudkan asas manfaat dalam mempromosikan kesejahteraan dan perdamaian di kedua negara," Iwan menambahkan.

Dalam butir rekomendasi yang dikeluarkan dalam FGD antr lain menyebutkan hubungan perdagangan antara Indonesia & Pakistan telah menunjukan tren selalu positif setiap tahun. Hal tsb harus dipelihara baik secara ekonomi maupun politik dari berbagai persfektif yang strategis utk lebih mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian di kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia dan Pakistan thn 2018 msh menempatkan surplus besar bagi Iindonesia sebesar USD 1,8 miliar dari total nilai perdagangan sebesar USD 3,1 miliar.

Dalam perjalanannya, pasar sawit Indonesia di Pakistan tak terlepas dari berbagai tantangan yang menghambatnya.


( info meta data berita ini, petani,minta,pemerintah,cabut,pungutan,ekspor,cpo, pakistan, iindonesia, indonesia, industri, importir, jakarta, positif, sehingga )

Sumber: s://www*liputan6*com/bisnis/read/3996235/petani+minta+pemerintah+cabut+pungutan+ekspor+cpo
Share Berita