MK Percepat Putuskan Sengketa Pilpres 2019, Ini Reaksi BPN Prabowo-Sandi
Berita lengkap di hari Selasa , yuk ikuti info mengenai "MK Percepat Putuskan Sengketa Pilpres 2019, Ini Reaksi BPN Prabowo-Sandi-#gez0it", berikut selengkapnya : news.xcoid.com, JAKARTA Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan pihaknya menghormati keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan membacakan putusan sidang sengketa Pemilu Presiden, Kamis (27/6/2019).

Berdasarkan Jadwaln sidang, putusan paling lambat dibacakan pada 28 Juni 2019.

"Itu hak hakim MK, kita hormati sebab tidak melanggar aturan, paling lambat kan tanggal 28 Juni, jadi bisa juga tanggal 27," kata Andre Rosiade ke-pada news.xcoid.com, Senin (24/6/2019).


Andre Rosiade mengaku tidak mau berburuk sangka mengapa keputusan tidak dibacakan hari Jumat.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Kenangan tetap ada tapi jangan terfokus disana. Hidup lo bukan untuk kenangan tapi buat masa depan. Tetap semangat!.

Menurutnya, MK mempunyai alasan bahwa dibacakannya putusan krn hasilnya sudah rampung.

Baca: PA 212 Akan Gelar Aksi di MK Sebagai Gerakan Keagamaan, Ini Reaksi BPN, Istana & MK

Hal pasti menurut Andre, BPN Prabowo-Sandiaga hanya mengingatkan bahwa putusan hakim MK tunggu dipertanggungjawabkan bkn hanya ke-pada seluruh warga Indonesia, melainkan pula kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Kami hanya mengingatkan MK, apapun putusan MK nanti.


Kami mengingatkan bahwa keputusan bkn hanya dipertanggungjawabkan ke-pada seluruh rakyat namun juga dipertanggungjawabkan nanti di yaumulakhir," tuturnya.



Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, Andre Rosiade (news.xcoid.com/ Gita Irawan)

Terkait pengamanan sidang putusan MK, Andre meminta supaya tidak dilakukan se_cara berlebihan.

Baca: Belahan Rok Pny Tujuan Khusus, 5 Hal tentang Seragam Pramugari Lion Air yang Jarang Diketahui

Karena, BPN telah mengimbau ke-pada pendukung Prabowo-Sandi agar tidak melakukan aksi turun ke jalan pd_ hari pembacaan putusan.

"Kami sudah himbau tidak ada aksi depan MK, jadi jgn sampai pengamanan justru menganggu masyarakat yang beraktifitas," ujarnya.

Dibacakan 27 Juni

Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan jadwaln pembacaan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden, Kaamis (27/6/2019). Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengonfirmasi wa_ktu pembacaan putusan tersebut.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Dengan keyakinan kita dapat memindahkan gunung, akan tapi tanpa persiapan kita dapat tersandung oleh kerikil.


"Itu bkn dimajuin memang paling lambat tanggal 28 karena majelis hakim merasa sudah siap dngn putusan & bersidang tanggal 27, ya diputuskan, sidang putusan besok," kata Fajar, saat dikonfirmasi, Senin (24/6/2019). Jadwal pembacaan putusan yang diagendakan Kamis 27 Juni 2019 itu diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Sembilan hakim konstitusi mengikuti RPH tersebut. Menurut dia, majelis hakim konstitusi menyatakan telah siiap membacakan putusan pd_ Kamis 27 Juni.

"Pertimbangannya ya sebab majelis hakim merasa usai siap utk dibacakan putusan tanggal 27," kata dia. Setelah memutuskan wa_ktu pembacaan putusan, pihaknya akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pemohon, yaitu tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pihak termohon, yaitu tim kuasa hukum KPU RI, & pihak terkait, yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-Maruf Amin.

"Hari ini pengumuman kepada pemohon termohon dan pihak terkait sudah dikirim," kata dia.

Dia menambahkan, hakim konstitusi msh akan melanjutkan RPH sampai tanggal 26 Juni.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Semakin baik kamu menata perilaku, semakin banyak kebaikan yang kamu kemas ke dalam hidup.


"RPH masih berlanjut. Cuma yang hari ini usai selesai, RPH masih lanjut sampai tanggal 26," tambahnya. Berdasarkan pemantauan, MK sudah mencantumkan jadwaln pembacaan putusan perkara PHPU Presiden-Wakil Presiden di laman MK.

Rencananya, sidang akan digelar start pukul 12.30 WIB pada Kamis 27 Juni 2019.

Harapan BPN

BPN Prabowo-Sandiaga yakin kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilu Pilpres 2019.

Wakil BPN Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera menegaskan keyakinannya bahwa dalil tentang kecurangan pemilu presiden yang mereka ajukan bakal diterima Mahkamah Konstitusi.


"Kami yakin, kenegarawanan para hakim MK," ujar ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ke-pada news.xcoid.com, Miinggu (23/6/2019). Apalagi kata wakil ketua Komisi II DPR RI ini, semua pihak sudah diberi kesempatan seimbang oleh MK untuk memaparkan kesaksian dan keteranganya.

Termasuk pemohon, kubu 02 usai menghadirkan 14 saksi dan 2 ahli.

"Sebagai pihak pemohon kami yakin dan berdoa memperoleh apa yang dimohonkan," ucapnya. BPN Prabowo-Sandi pun memastikan pihaknya akan menghormati apapun putusan yang akan diambil MK dalam kasus Perselisihan Hasil Pemilu Pilpres 2019. "Keputusan MK bersifat finale dan mengikat.


Pemohon, Termohon & Pihak Terkait harus mentaati dan menghormati keputusan MK," katanya.

Keyakinan TKN

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin yakin bakal memenangkan Perselisihan Hasil Pemilu Pilpres 2019 di Mahkamah Konstirusi (MK). Terlebih sesudah pihak TKN Jokowi-Maruf mendengarkan keterangan yang diberikan saksi dan ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstirusi.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Dengan keyakinan kita dapat memindahkan gunung, akan tapi tanpa persiapan kita dapat tersandung oleh kerikil.


Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasam Syadzily, mengatakan fakta yang disampaikan saksi yang dihadirkan pihaknya menunjukan menunjukan jika saksi TKN dilatih dalam TOT utk melawan & mengantisipasi kecurangan yang kerap terjadi di TPS maupun selama proses kampanye sehingga pasca-pemilihan. "Saksi kami meyakinkan Majelis Hakim MK bahwa justru kami lah yang ingin mewujudkan Pemilu Jurdil dngn cara melawan kecurangan itu yang bisa saja untuk mengalahkan kami," kata juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasam Syadzily kepada news.xcoid.com, Minggu (23/6/2019). TKN Jokowi-Maruf Amin sangat tahu bahwa Tim Hukum 02 ingin membangun konstruksi hukum bahwa tuduhan kecurangan itu dimulai dari DPT invalid, cara kerja Tim yang diarahkan curang sehingga hasilnya pula dinilai bermasalah. Dengan begitu dalil-dalil yang kubu 02 sampaikan dijustifikasi melalui saksi-saksi mereka hadirkan sehingga seolah-olah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Namun, konstruksi hukum yang dibuat Kubu 02 ternyata secara prosedur penyelesaian sengketa pemilu & hasil pemilu dipatahkan saksi Ahli yang dihadirkan pihak Jokowi-Maruf Amin. "Tim Hukum 02 yang mencampuradukan antara proses pemilu dan hasil pemilu, dibantah secara argumentatif dengan pendekatakan yang lebih akademik _oleh kedua Saksi Ahli tersebut," kata Wakil Ktua Komisi VIII DPR RI. Menurut dia, seharusnya dari sejak awal Kubu 02 konsisten dengan penyelesaian persengkataan pemilu sesuai dngn UU No 7 thn 2017 tentang Pemilu. Kalau mereka konsisten dngn apa yang telah diatur mekanismenya sesuai dengan UU itu, maka kata dia, tak semestinya menyatukan proses kewenangan yang dimiliki Bawaslu, Gakumdu, DKPP dan pidana pemilu itu, diselesaikan penyelesaiannya kepada Mahkamah Konstitusi.

"Sekali lagi, kami yakin MK bakal memenangkan kami & menolak tuntutan diskualifikasi itu.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

cermin akan memantulkan apa yang ada di hadapannya, demikian juga hasil perbuatan kita, baik atau buruk itulah yang akan kita terima.

Tanpa mendahului keputusan MK, kami optimis kami bakal memenangkan persidangan di MK ini," ujarnya.

Jadwal dan tahapan sidang sengketa Pilpres 2019

Sidang perdana penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 akan digelar besok, Juumat (14/6/2019).


Sidang perdana penyelesaian sengketa Pilpres diadakan di Gedung Mahkamah Konstitusi. Agenda sidang perdana penyelesaian sengketa Pilpres 2019 yakni mendengarkan permohonan dari pihak pemohon. Sehingga dalam sidang tsb akan dihadirkan pemohon, termohon, pihak terkait, & Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Jadi pemohon akan diundang dipanggil ke MK termasuk juga termohon.

Agendanya mendengarkan permohonan pemohon," tutur juru bicara MK, Fajar Laksono, Kaamis (13/6/2019) dilansir Kompas.com. Adapun pihak pemohon dalam sidang sengketa Pilpres 2019 ialah tim hukum pasangan calon presiden & wakil presidwn nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Pihak termohon dalam kasus sengketa Pilpres 2019 ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan pihak terkait yang dimaksudkan merupakan tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Maruf.

Jika besok sidang pertama baru digelar, kapan sengketa Pilpres 2019 selesai?

Rangkaian sidang sengketa Pilpres 2019 akan berlangsung sehingga 28 Juni 2019.

Setelah sidang perdana digelar, MK bakal melakukan sidang pemeriksaan atau pembuktian. Setelah pemeriksaan atau pemeriksaan selesai, hakim bakal melakukan rapat permusyawaratan untuk memutuskan hasilnya.

Adapun rangkaian dan jadwal sidang sengketa Pilpres 2019 ialah sebagai berikut:

14 Juni 2019

Sidang pemeriksaan pendahuluan & penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan.

17-24 Juni 2019

Pemeriksaan persidangan

25-27 Juni 2019

Rapat permusyawaratan Hakim

28 Juni 2019

Sidang pengucapan putusan.


28 Juni-2 Juli 2019

Penyerahan salinan putusan & pemuatan laman. Adapun hakim yang memiliki kuasa untuk menentukan hasil dari penyelesaian sengketa Pilpres 2019 terdiri dari 9 Hakim Konstitusi. Berikut 9 hakim yang ditunjuk untuk menangani Perkara Perselisiahn Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dilansir Kompas.com.

1. Anwar Usman

Anwar ialah Ketua Mahkamah Konstitusi sesaat ini.


Anwar pernah memegang sejumlah jabatan di Mahkamah Agung, di antaranya menjadi Asisten Hakim Agung mulai dari 1997 2003.
Kemudian berlanjut dengan menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003 2006. Kemudian, pada 2005, Anwar diangkat menjdi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

2. Aswanto

Aswanto adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini.

Aswanto tercatat pernh menjadi Ktua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, pada Pemilu 2004.

Kemudian, menjdi Koordinator Litbang Perludem Pusat pd_ 2005.

Aswanto pula menjadi anggota Forum Peningkatan Pembinaan Demokratisasi Penegakan Hukum dan HAM, pd_ 2006.

Aswanto juga pernah menjdi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, pada 2007 dan Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat, pd_ 2008-2009.

3. Arief Hidayat

Arief Hidayat start menjabat sebagai Hakim Konstitusi pd_ 1 April 2013.

Arief pernah menjadi anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Semakin baik kamu menata perilaku, semakin banyak kebaikan yang kamu kemas ke dalam hidup.


4. Wahiduddin Adams

Wahiduddin pernah menjabat Ketua Dewan Perwakilan Pusat Komite Nasional Pemuda Iindonesia (KNPI) selama tiga tahun. Selain itu, ia sempat menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Kemudian, menjadi Ketua Bidang Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) & Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Wahiduddin juga pernah menjabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, pd_ 2010-2014.

5. I Dewa Gede Palguna

Palguna pernh menjadi anggota MPR RI periode 1999- 2004, sebagai utusan daerah.


Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Dengan keyakinan kita dapat memindahkan gunung, akan tapi tanpa persiapan kita dapat tersandung oleh kerikil.

Palguna menjdi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945. Sebelum masa jabatannya usai, pd_ tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjdi hakim konstitusi & terpilih menjdi hakim konstitusi periode pertama seketika itu juga yang termuda. Palguna kembali menjadi hakim konstitusi pd_ 2014. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Panitia Seleksi menghubungi Palguna untuk menjadi hakim konstitusi dari unsur Presiden.

6. Suhartoyo Hakim

Pada 17 Januari 2015, Suhartoyo mengucap sumpah di hadapan Presiden sebagai Hakim Konstitusi.


Suhartoyo yang merupakan hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar itu terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya.

Suhartoyo terpilih menjdi Wakil ketua PN Kotabumi pada 1999.

Kemudian menjdi Ketua PN Praya pd_ 2004.

Selanjutnya, ia menjadi Wakil Ktua PN Pontianak pd_ 2009, Ketua PN Pontianak pd_ 2010, Wakil Ketua PN Jkrta Timur pd_ 2011, serta Ketua PN Jkrta Selatan pada 2011.

7. Manahan M P Sitompul

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015.

Sebelumnya, Manahan merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pada 2002, dia dipercaya menjdi Ketua PN Simalungun. Pada 2003, dia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen.


Pada 2007, dia dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

cermin akan memantulkan apa yang ada di hadapannya, demikian juga hasil perbuatan kita, baik atau buruk itulah yang akan kita terima.

Setelah itu, Manahan diangkat menjadi Hakim Tinggi Manado, pada 2010.

8. Saldi Isra

Pada 11 April 2017, Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra dilantik menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi.


Tahun 2010 dia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Saldi juga dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Dia juga terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi wanita di Indonesia.


Enny tercatat pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Enny turut serta membentuk Parliament Watch bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 2013 Mahfud MD pada 1998. Enny juga memiliki rekam jejak karier yang beragam di bidang hukum.

Beberapa di antaranya seperti, Staf Ahli Hukum DPRD Kot'a Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact sehingga menjadi penasihat pd_ Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah.

Namun, konstruksi hukum yang dibuat Kubu 02 ternyata secara prosedur penyelesaian sengketa pemilu dan hasil pemilu dipatahkan saksi Ahli yang dihadirkan pihak Jokowi-Maruf Amin. "Tim Hukum 02 yang mencampuradukan antr proses pemilu dan hasil pemilu, dibantah se_cara argumentatif dengan pendekatakan yang lebih akademik _oleh kedua Saksi Ahli tersebut," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.


Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Dengan keyakinan kita dapat memindahkan gunung, akan tapi tanpa persiapan kita dapat tersandung oleh kerikil.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Kenangan tetap ada tapi jangan terfokus disana. Hidup lo bukan untuk kenangan tapi buat masa depan. Tetap semangat!.

Menurut dia, seharusnya dari sejak awal Kubu 02 konsisten dengan penyelesaian persengkataan pemilu sesuai dengan UU No 7 thn 2017 tentang Pemilu. Kalau mereka konsisten dngn apa yang telah diatur mekanismenya sesuai dengan UU itu, oleh sebab itu kata dia, tidak semestinya menyatukan proses kewenangan yang dimiliki Bawaslu, Gakumdu, DKPP & pidana pemilu itu, diselesaikan penyelesaiannya ke-pada Mahkamah Konstitusi.

"Sekali lagi, kami yakin MK akan memenangkan kami & menolak tuntutan diskualifikasi itu. Tanpa mendahului keputusan MK, kami optimis kami bakal memenangkan persidangan di MK ini," ujarnya.

Jadwal & tahapan sidang sengketa Pilpres 2019

Sidang perdana penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 bakal digelar besok, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana penyelesaian sengketa Pilpres digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi.


Agenda sidang perdana penyelesaian sengketa Pilpres 2019 yakni mendengarkan permohonan dari pihak pemohon. Sehingga dalam sidang tersebut akan dihadirkan pemohon, termohon, pihak terkait, & Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Jadi pemohon akan diundang dipanggil ke MK tergolong juga termohon. Agendanya mendengarkan permohonan pemohon," ujar juru bicara MK, Fajar Laksono, Kaamis (13/6/2019) dilansir Kompas.com.

Adapun pihak pemohon dalam sidang sengketa Pilpres 2019 merupakan tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presidwn nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Pihak termohon dalam kasus sengketa Pilpres 2019 ini merupakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan pihak terkait yang dimaksudkan merupakan tim hukum pasangan calon presiden & wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Maruf.

Jika besok sidang pertama baru digelar, kapan sengketa Pilpres 2019 selesai?

Rangkaian sidang sengketa Pilpres 2019 bakal berlangsung hingga 28 Juni 2019.

Setelah sidang perdana digelar, MK akan melakukan sidang pemeriksaan atau pembuktian.


Setelah pemeriksaan atau pemeriksaan selesai, hakim bakal melakukan rapat permusyawaratan untuk memutuskan hasilnya.

Adapun rangkaian dan jadwal sidang sengketa Pilpres 2019 merupakan sebagai berikut:

14 Juni 2019

Sidang pemeriksaan pendahuluan dan penyerahan perbaikan jawaban & keterangan.

17-24 Juni 2019

Pemeriksaan persidangan

25-27 Juni 2019

Rapat permusyawaratan Hakim

28 Juni 2019

Sidang pengucapan putusan.

28 Juni-2 Juli 2019

Penyerahan salinan putusan & pemuatan laman.


Adapun hakim yang memiliki kuasa utk menentukan hasil dari penyelesaian sengketa Pilpres 2019 terdiri dari 9 Hakim Konstitusi. Berikut 9 hakim yang ditunjuk untuk menangani Perkara Perselisiahn Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dilansir Kompas.com.

1. Anwar Usman

Anwar merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi sesaat ini. Anwar pernh memegang sejumlah jabatan di Mahkamah Agung, di antaranya menjadi Asisten Hakim Agung start dari 1997 2003.
Kemudian berlanjut dengan menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003 2006. Kemudian, pd_ 2005, Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.


2. Aswanto

Aswanto merupakan Wakil Ktua Mahkamah Konstitusi sesaat ini.

Aswanto tercatat pernh menjadi Ktua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, pd_ Pemilu 2004.

Kemudian, menjadi Koordinator Litbang Perludem Pusat pd_ 2005.

Aswanto pula menjadi anggota Forum Peningkatan Pembinaan Demokratisasi Penegakan Hukum & HAM, pada 2006.

Aswanto juga pernah menjdi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, pd_ 2007 dan Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat, pd_ 2008-2009.

3. Arief Hidayat

Arief Hidayat start menjabat sebagai Hakim Konstitusi pada 1 April 2013.

Arief pernh menjadi anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

4. Wahiduddin Adams

Wahiduddin pernah menjabat Ketua Dewan Perwakilan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selama tiga tahun. Selain itu, ia sempat menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Iindonesia (MUI) Pusat.


Kemudian, menjadi Ketua Bidang Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) & Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Semakin baik kamu menata perilaku, semakin banyak kebaikan yang kamu kemas ke dalam hidup.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Kenangan tetap ada tapi jangan terfokus disana. Hidup lo bukan untuk kenangan tapi buat masa depan. Tetap semangat!.

Wahiduddin pula pernah menjabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, pada 2010-2014.

5. I Dewa Gede Palguna

Palguna pernah menjadi anggota MPR RI periode 1999- 2004, sebagai utusan daerah.


Palguna menjadi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945. Sebelum masa jabatannya usai, pd_ tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjdi hakim konstitusi & terpilih menjadi hakim konstitusi periode pertama sekaligus yang termuda. Palguna kembali menjadi hakim konstitusi pd_ 2014. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Panitia Seleksi menghubungi Palguna untuk menjadi hakim konstitusi dari unsur Presiden.

6. Suhartoyo Hakim

Pada 17 Januari 2015, Suhartoyo mengucap sumpah di hadapan Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Suhartoyo yang merupakan hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar itu terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya.


Suhartoyo terpilih menjdi Wakil ketua PN Kotabumi pada 1999.

Kemudian menjdi Ketua PN Praya pada 2004.

Selanjutnya, ia menjadi Wakil Ktua PN Pontianak pada 2009, Ketua PN Pontianak pd_ 2010, Wakil Ketua PN Jakarta Timur pd_ 2011, serta Ktua PN Jakarta Selatan pd_ 2011.

7. Manahan M P Sitompul

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015.

Sebelumnya, Manahan merupakan Wakil Ktua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pada 2002, dia dipercaya menjdi Ketua PN Simalungun. Pada 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak & pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada 2007, ia dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap.


Setelah itu, Manahan diangkat menjdi Hakim Tinggi Manado, pada 2010.

8. Saldi Isra

Pada 11 April 2017, Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra dilantik menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Semakin baik kamu menata perilaku, semakin banyak kebaikan yang kamu kemas ke dalam hidup.

Tahun 2010 dia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

Saldi pula dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Dia juga trlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi perempuan di Indonesia. Enny tercatat pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).


Enny turut serta membentuk Parliament Watch bersama-sama dngn Ketua MK periode 2008 2013 Mahfud MD pd_ 1998. Enny pula memiliki rekam jejak karier yang beragam di bidang hukum.

Beberapa di antaranya seperti, Staf Ahli Hukum DPRD Kot'a Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum & Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact sehingga menjadi penasihat pd_ Pusat Kajian Dampak Regulasi & Otonomi Daerah.

"Jadi pemohon bakal diundang dipanggil ke MK tergolong juga termohon. Agendanya mendengarkan permohonan pemohon," ungkap juru bicara MK, Fajar Laksono, Kamis (13/6/2019) dilansir Kompas.com. Adapun pihak pemohon dalam sidang sengketa Pilpres 2019 ialah tim hukum pasangan calon presiden & wakil presidwn nomor urut 02 Prabowo-Sandi.


Pihak termohon dalam kasus sengketa Pilpres 2019 ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Kenangan tetap ada tapi jangan terfokus disana. Hidup lo bukan untuk kenangan tapi buat masa depan. Tetap semangat!.

Sedangkan pihak terkait yang dimaksudkan merupakan tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Maruf.

Jika besok sidang pertama baru digelar, kapan sengketa Pilpres 2019 selesai?

Rangkaian sidang sengketa Pilpres 2019 bakal berlangsung sehingga 28 Juni 2019.

Setelah sidang perdana digelar, MK bakal melakukan sidang pemeriksaan atau pembuktian.


Setelah pemeriksaan atau pemeriksaan selesai, hakim akan melakukan rapat permusyawaratan utk memutuskan hasilnya.

Adapun rangkaian dan jadwal sidang sengketa Pilpres 2019 ialah sebagai berikut:

14 Juni 2019

Sidang pemeriksaan pendahuluan & penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan.

17-24 Juni 2019

Pemeriksaan persidangan

25-27 Juni 2019

Rapat permusyawaratan Hakim

28 Juni 2019

Sidang pengucapan putusan.

28 Juni-2 Juli 2019

Penyerahan salinan putusan & pemuatan laman.


Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Kenangan tetap ada tapi jangan terfokus disana. Hidup lo bukan untuk kenangan tapi buat masa depan. Tetap semangat!.

Adapun hakim yang memiliki kuasa utk menentukan hasil dari penyelesaian sengketa Pilpres 2019 terdiri dari 9 Hakim Konstitusi. Berikut 9 hakim yang ditunjuk utk menangani Perkara Perselisiahn Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dilansir Kompas.com.

1. Anwar Usman

Anwar adalah Ketua Mahkamah Konstitusi sesaat ini.


Anwar pernah memegang sejumlah jabatan di Mahkamah Agung, di antaranya menjadi Asisten Hakim Agung start dari 1997 2003.
Kemudian berlanjut dengan menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003 2006. Kemudian, pd_ 2005, Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

2. Aswanto

Aswanto merupakan Wakil Ktua Mahkamah Konstitusi sesaat ini.

Aswanto tercatat pernh menjadi Ktua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, pd_ Pemilu 2004.

Kemudian, menjadi Koordinator Litbang Perludem Pusat pd_ 2005.

Aswanto juga menjadi anggota Forum Peningkatan Pembinaan Demokratisasi Penegakan Hukum & HAM, pada 2006.

Aswanto juga pernah menjadi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, pd_ 2007 & Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat, pd_ 2008-2009.

3. Arief Hidayat

Arief Hidayat start menjabat sebagai Hakim Konstitusi pd_ 1 April 2013.

Arief pernh menjadi anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Semakin baik kamu menata perilaku, semakin banyak kebaikan yang kamu kemas ke dalam hidup.


4. Wahiduddin Adams

Wahiduddin pernh menjabat Ketua Dewan Perwakilan Pusat Komite Nasional Pemuda Iindonesia (KNPI) selama tiga tahun. Selain itu, dia sempat menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Iindonesia (MUI) Pusat. Kemudian, menjadi Ketua Bidang Wakaf & Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Wahiduddin pula pernah menjabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, pada 2010-2014.

5. I Dewa Gede Palguna

Palguna pernh menjadi anggota MPR RI periode 1999- 2004, sebagai utusan daerah.


Palguna menjadi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945. Sebelum masa jabatannya usai, pd_ tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjadi hakim konstitusi & terpilih menjdi hakim konstitusi periode pertama seketika itu juga yang termuda. Palguna kembali menjdi hakim konstitusi pd_ 2014. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara & Panitia Seleksi menghubungi Palguna untuk menjadi hakim konstitusi dari unsur Presiden.

6. Suhartoyo Hakim

Pada 17 Januari 2015, Suhartoyo mengucap sumpah di hadapan Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Suhartoyo yang merupakan hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar itu terpilih menjdi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya.


Suhartoyo terpilih menjdi Wakil ketua PN Kotabumi pada 1999.

Kemudian menjdi Ketua PN Praya pd_ 2004.

Selanjutnya, dia menjadi Wakil Ketua PN Pontianak pd_ 2009, Ktua PN Pontianak pada 2010, Wakil Ktua PN Jakarta Timur pada 2011, serta Ketua PN Jkrta Selatan pd_ 2011.

7. Manahan M P Sitompul

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015.

Sebelumnya, Manahan merupakan Wakil Ktua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pada 2002, ia dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun. Pada 2003, dia dimutasi menjdi hakim di PN Pontianak dan pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ktua PN Sragen. Pada 2007, dia dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap.


Setelah itu, Manahan diangkat menjadi Hakim Tinggi Manado, pada 2010.

8. Saldi Isra

Pada 11 April 2017, Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra dilantik menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi. Tahun 2010 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Saldi juga dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan.


Dia juga trlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi perempuan di Indonesia. Enny tercatat pernh menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Enny ikut membentuk Parliament Watch bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 2013 Mahfud MD pada 1998. Enny juga memiliki rekam jejak karier yang beragam di bidang hukum.


Beberapa di antaranya seperti, Staf Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact hingga menjadi penasihat pd_ Pusat Kajian Dampak Regulasi & Otonomi Daerah.

Sidang pemeriksaan pendahuluan dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan.

17-24 Juni 2019

Pemeriksaan persidangan

25-27 Juni 2019

Rapat permusyawaratan Hakim

28 Juni 2019

Sidang pengucapan putusan.

28 Juni-2 Juli 2019

Penyerahan salinan putusan & pemuatan laman.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

cermin akan memantulkan apa yang ada di hadapannya, demikian juga hasil perbuatan kita, baik atau buruk itulah yang akan kita terima.


Adapun hakim yang memiliki kuasa untuk menentukan hasil dari penyelesaian sengketa Pilpres 2019 terdiri dari 9 Hakim Konstitusi. Berikut 9 hakim yang ditunjuk untuk menangani Perkara Perselisiahn Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dilansir Kompas.com.

1. Anwar Usman

Anwar merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini. Anwar pernh memegang sejumlah jabatan di Mahkamah Agung, di antaranya menjdi Asisten Hakim Agung mulai dari 1997 2003.
Kemudian berlanjut dengan menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003 2006. Kemudian, pada 2005, Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jkrta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.


2. Aswanto

Aswanto merupakan Wakil Ktua Mahkamah Konstitusi saat ini.

Aswanto tercatat pernah menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, pd_ Pemilu 2004.

Kemudian, menjadi Koordinator Litbang Perludem Pusat pada 2005.

Aswanto pula menjadi anggota Forum Peningkatan Pembinaan Demokratisasi Penegakan Hukum dan HAM, pd_ 2006.

Aswanto pula pernah menjdi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, pada 2007 dan Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat, pd_ 2008-2009.

3. Arief Hidayat

Arief Hidayat start menjabat sebagai Hakim Konstitusi pd_ 1 April 2013.

Arief pernah menjadi anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

4. Wahiduddin Adams

Wahiduddin pernh menjabat Ktua Dewan Perwakilan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selama tiga tahun. Selain itu, ia sempat menjdi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Iindonesia (MUI) Pusat.


Kemudian, menjadi Ketua Bidang Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Wahiduddin juga pernah menjabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, pd_ 2010-2014.

5. I Dewa Gede Palguna

Palguna pernah menjadi anggota MPR RI periode 1999- 2004, sebagai utusan daerah.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Kenangan tetap ada tapi jangan terfokus disana. Hidup lo bukan untuk kenangan tapi buat masa depan. Tetap semangat!.

Palguna menjadi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945. Sebelum masa jabatannya usai, pd_ tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjadi hakim konstitusi & terpilih menjdi hakim konstitusi periode pertama seketika itu juga yang termuda.

Palguna kembali menjadi hakim konstitusi pada 2014. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Panitia Seleksi menghubungi Palguna untuk menjadi hakim konstitusi dari unsur Presiden.

6. Suhartoyo Hakim

Pada 17 Januari 2015, Suhartoyo mengucap sumpah di hadapan Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Suhartoyo yang merupakan hakim pd_ Pengadilan Tinggi Denpasar itu terpilih menjdi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya.

Suhartoyo terpilih menjdi Wakil ktua PN Kotabumi pada 1999.

Kemudian menjadi Ketua PN Praya pd_ 2004.

Selanjutnya, dia menjadi Wakil Ketua PN Pontianak pada 2009, Ketua PN Pontianak pada 2010, Wakil Ktua PN Jakarta Timur pada 2011, serta Ketua PN Jakarta Selatan pd_ 2011.

7. Manahan M P Sitompul

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015.

Sebelumnya, Manahan ialah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.


Pada 2002, dia dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun. Pada 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ktua PN Sragen. Pada 2007, ia dipercaya sebagai Ktua PN Cilacap. Setelah itu, Manahan diangkat menjdi Hakim Tinggi Manado, pd_ 2010.

8. Saldi Isra

Pada 11 April 2017, Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra dilantik menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi. Tahun 2010 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Saldi pula dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Ia juga trlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.


9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi wanita di Indonesia.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Kenangan tetap ada tapi jangan terfokus disana. Hidup lo bukan untuk kenangan tapi buat masa depan. Tetap semangat!.

Enny tercatat pernh menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Enny turut serta membentuk Parliament Watch bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 2013 Mahfud MD pd_ 1998. Enny pula memiliki rekam jejak karier yang beragam di bidang hukum.

Beberapa di antaranya seperti, Staf Ahli Hukum DPRD Kot'a Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact hingga menjadi penasihat pada Pusat Kajian Dampak Regulasi & Otonomi Daerah.

Berikut 9 hakim yang ditunjuk untuk menangani Perkara Perselisiahn Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dilansir Kompas.com.

1. Anwar Usman

Anwar ialah Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini. Anwar pernh memegang sejumlah jabatan di Mahkamah Agung, di antaranya menjdi Asisten Hakim Agung start dari 1997 2003.
Kemudian berlanjut dengan menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003 2006. Kemudian, pd_ 2005, Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jkrta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

cermin akan memantulkan apa yang ada di hadapannya, demikian juga hasil perbuatan kita, baik atau buruk itulah yang akan kita terima.


2. Aswanto

Aswanto ialah Wakil Ktua Mahkamah Konstitusi saat ini.

Aswanto tercatat pernh menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, pd_ Pemilu 2004.

Kemudian, menjadi Koordinator Litbang Perludem Pusat pada 2005.

Aswanto pula menjadi anggota Forum Peningkatan Pembinaan Demokratisasi Penegakan Hukum dan HAM, pada 2006.

Aswanto pula pernah menjadi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, pada 2007 dan Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat, pada 2008-2009.

3. Arief Hidayat

Arief Hidayat mulai menjabat sebagai Hakim Konstitusi pd_ 1 April 2013.

Arief pernh menjadi anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan & Kebudayaan & anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

4. Wahiduddin Adams

Wahiduddin pernh menjabat Ktua Dewan Perwakilan Pusat Komite Nasional Pemuda Iindonesia (KNPI) selama tiga tahun. Selain itu, ia sempat menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.


Kemudian, menjadi Ketua Bidang Wakaf & Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) & Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Wahiduddin juga pernah menjabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum & HAM, pd_ 2010-2014.

5. I Dewa Gede Palguna

Palguna pernah menjadi anggota MPR RI periode 1999- 2004, sebagai utusan daerah. Palguna menjadi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945. Sebelum masa jabatannya usai, pada tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjdi hakim konstitusi & terpilih menjdi hakim konstitusi periode pertama sekaligus yang termuda. Palguna kembali menjadi hakim konstitusi pd_ 2014. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara & Panitia Seleksi menghubungi Palguna utk menjadi hakim konstitusi dari unsur Presiden.


Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Semakin baik kamu menata perilaku, semakin banyak kebaikan yang kamu kemas ke dalam hidup.

6. Suhartoyo Hakim

Pada 17 Januari 2015, Suhartoyo mengucap sumpah di hadapan Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Suhartoyo yang merupakan hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar itu terpilih menjdi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya.

Suhartoyo terpilih menjdi Wakil ktua PN Kotabumi pada 1999.

Kemudian menjdi Ketua PN Praya pada 2004.

Selanjutnya, dia menjadi Wakil Ketua PN Pontianak pd_ 2009, Ketua PN Pontianak pd_ 2010, Wakil Ktua PN Jakarta Timur pd_ 2011, serta Ketua PN Jkrta Selatan pd_ 2011.

7. Manahan M P Sitompul

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015.

Sebelumnya, Manahan ialah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.


Pada 2002, ia dipercaya menjdi Ketua PN Simalungun. Pada 2003, dia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada 2007, ia dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

cermin akan memantulkan apa yang ada di hadapannya, demikian juga hasil perbuatan kita, baik atau buruk itulah yang akan kita terima.


Setelah itu, Manahan diangkat menjdi Hakim Tinggi Manado, pd_ 2010.

8. Saldi Isra

Pada 11 April 2017, Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra dilantik menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi. Tahun 2010 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Saldi pula dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan.


Dia juga terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi perempuan di Indonesia. Enny tercatat pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Enny ikut membentuk Parliament Watch bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 2013 Mahfud MD pada 1998. Enny pula memiliki rekam jejak karier yang beragam di bidang hukum.


Beberapa di antaranya seperti, Staf Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum & Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact sehingga menjadi penasihat pd_ Pusat Kajian Dampak Regulasi & Otonomi Daerah.

Aswanto pula pernah menjdi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, pada 2007 & Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat, pada 2008-2009.

3. Arief Hidayat

Arief Hidayat mulai menjabat sebagai Hakim Konstitusi pd_ 1 April 2013.

Arief pernh menjadi anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

4. Wahiduddin Adams

Wahiduddin pernh menjabat Ktua Dewan Perwakilan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selama tiga tahun. Selain itu, dia sempat menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Iindonesia (MUI) Pusat. Kemudian, menjdi Ketua Bidang Wakaf & Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) & Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).


Wahiduddin pula pernah menjabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum & HAM, pd_ 2010-2014.

5. I Dewa Gede Palguna

Palguna pernh menjadi anggota MPR RI periode 1999- 2004, sebagai utusan daerah. Palguna menjdi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945. Sebelum masa jabatannya usai, pada tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjdi hakim konstitusi dan terpilih menjadi hakim konstitusi periode pertama sekaligus yang termuda. Palguna kembali menjadi hakim konstitusi pd_ 2014. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Panitia Seleksi menghubungi Palguna utk menjadi hakim konstitusi dari unsur Presiden.

6. Suhartoyo Hakim

Pada 17 Januari 2015, Suhartoyo mengucap sumpah di hadapan Presiden sebagai Hakim Konstitusi.


Suhartoyo yang merupakan hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar itu terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya.

Suhartoyo terpilih menjdi Wakil ktua PN Kotabumi pada 1999.

Kemudian menjdi Ketua PN Praya pada 2004.

Selanjutnya, ia menjadi Wakil Ketua PN Pontianak pd_ 2009, Ketua PN Pontianak pd_ 2010, Wakil Ketua PN Jkrta Timur pada 2011, serta Ktua PN Jkrta Selatan pada 2011.

7. Manahan M P Sitompul

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015.

Sebelumnya, Manahan ialah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

cermin akan memantulkan apa yang ada di hadapannya, demikian juga hasil perbuatan kita, baik atau buruk itulah yang akan kita terima.

Pada 2002, dia dipercaya menjdi Ketua PN Simalungun.

Pada 2003, dia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak & pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ktua PN Sragen. Pada 2007, dia dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap. Setelah itu, Manahan diangkat menjadi Hakim Tinggi Manado, pada 2010.

8. Saldi Isra

Pada 11 April 2017, Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra dilantik menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi.


Tahun 2010 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Saldi pula dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Dia juga trlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi wanita di Indonesia.


Enny tercatat pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

cermin akan memantulkan apa yang ada di hadapannya, demikian juga hasil perbuatan kita, baik atau buruk itulah yang akan kita terima.

Enny ikut membentuk Parliament Watch bersama-sama dngn Ketua MK periode 2008 2013 Mahfud MD pada 1998. Enny juga memiliki rekam jejak karier yang beragam di bidang hukum.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

cermin akan memantulkan apa yang ada di hadapannya, demikian juga hasil perbuatan kita, baik atau buruk itulah yang akan kita terima.


Beberapa di antaranya seperti, Staf Ahli Hukum DPRD Kot'a Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum & Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact sehingga menjadi penasihat pd_ Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah.

Palguna pernh menjadi anggota MPR RI periode 1999- 2004, sebagai utusan daerah. Palguna menjadi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945. Sebelum masa jabatannya usai, pd_ tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjdi hakim konstitusi & terpilih menjadi hakim konstitusi periode pertama sekaligus yang termuda. Palguna kembali menjadi hakim konstitusi pd_ 2014. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Panitia Seleksi menghubungi Palguna untuk menjadi hakim konstitusi dari unsur Presiden.

6. Suhartoyo Hakim

Pada 17 Januari 2015, Suhartoyo mengucap sumpah di hadapan Presiden sebagai Hakim Konstitusi.


Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Dengan keyakinan kita dapat memindahkan gunung, akan tapi tanpa persiapan kita dapat tersandung oleh kerikil.

Suhartoyo yang merupakan hakim pd_ Pengadilan Tinggi Denpasar itu terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya.

Suhartoyo terpilih menjadi Wakil ketua PN Kotabumi pada 1999.

Kemudian menjadi Ketua PN Praya pd_ 2004.

Selanjutnya, dia menjadi Wakil Ktua PN Pontianak pada 2009, Ketua PN Pontianak pd_ 2010, Wakil Ktua PN Jakarta Timur pada 2011, serta Ktua PN Jkrta Selatan pd_ 2011.

7. Manahan M P Sitompul

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015.

Sebelumnya, Manahan adalah Wakil Ktua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pada 2002, dia dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun.


Pada 2003, dia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak & pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada 2007, dia dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap. Setelah itu, Manahan diangkat menjdi Hakim Tinggi Manado, pada 2010.

8. Saldi Isra

Pada 11 April 2017, Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra dilantik menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi.


Tahun 2010 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Saldi pula dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Dia juga trlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi cewek di Indonesia.


Enny tercatat pernh menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Enny ikut membentuk Parliament Watch bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 2013 Mahfud MD pd_ 1998. Enny juga memiliki rekam jejak karier yang beragam di bidang hukum.

Beberapa di antaranya seperti, Staf Ahli Hukum DPRD Kot'a Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact hingga menjadi penasihat pd_ Pusat Kajian Dampak Regulasi & Otonomi Daerah.

Selanjutnya, dia menjadi Wakil Ketua PN Pontianak pada 2009, Ktua PN Pontianak pada 2010, Wakil Ktua PN Jakarta Timur pd_ 2011, serta Ktua PN Jkrta Selatan pada 2011.

7. Manahan M P Sitompul

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015.

Sebelumnya, Manahan merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pada 2002, dia dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun.


Pada 2003, ia dimutasi menjdi hakim di PN Pontianak & pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ktua PN Sragen. Pada 2007, dia dipercaya sebagai Ktua PN Cilacap. Setelah itu, Manahan diangkat menjadi Hakim Tinggi Manado, pd_ 2010.

8. Saldi Isra

Pada 11 April 2017, Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra dilantik menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi.


Tahun 2010 dia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Saldi juga dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Dia juga terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi wanita di Indonesia.


Enny tercatat pernh menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Enny ikut membentuk Parliament Watch bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 2013 Mahfud MD pada 1998. Enny pula memiliki rekam jejak karier yang beragam di bidang hukum.

Beberapa di antaranya seperti, Staf Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact hingga menjadi penasihat pada Pusat Kajian Dampak Regulasi & Otonomi Daerah.

Tahun 2010 dia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Saldi pula dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan.


Dia juga trlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi wanita di Indonesia. Enny tercatat pernh menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Enny ikut membentuk Parliament Watch bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 2013 Mahfud MD pada 1998. Enny pula memiliki rekam jejak karier yang beragam di bidang hukum.


Beberapa di antaranya seperti, Staf Ahli Hukum DPRD Kot'a Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum & Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact sehingga menjadi penasihat pada Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah.

Sekian info yang kami sampaikan, update terus info menarik disini news.xcoid.com ( arsip berita Selasa /Juni )

Sumber: www*tribunnews*com/nasional/2019/06/25/mk+percepat+putuskan+sengketa+pilpres+2019+ini+reaksi+bpn+prabowo+sandi
Share Berita