PA 212 Bakal Gelar Aksi Di MK Sebagai Gerakan Keagamaan, Ini Reaksi BPN, Istana & MK
Perkembangan teknologi online , menjadikan informasi didapat dengan akurat dan cepat, ayuk baca info lengkap mengenai "PA 212 Bakal Gelar Aksi Di MK Sebagai Gerakan Keagamaan, Ini Reaksi BPN, Istana & MK-#hr0vb0 ( hari Selasa , Juni )" : news.xcoid.com, JKRTA Sejumlah organisasi akan menggelar unjuk rasa mengawal putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pd_ Jumat (28/6/2019). Sejumlah organisasi itu di antaranya Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, serta sejumlah organisasi lainnya.

Mereka mengatakan, unjuk rasa dilakukan sebagai bagian dari perjuangan utk menegakkan keadilan sesuai dngn ajaran agama. Juru bicara PA 2012 mengatakan, akan tetap menggelar aksi di MK sebagai gerakan keagamaan, bkn gerakan politik.

Selain itu, pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar aksi demo Seniin (24/6/2019) saat ini hingga putusan pada Jumat (28/6/2019).

Baca: Prediksi Hasil Putusan Sidang MK untuk Pilpres 2019 Menurut Sejumlah Pengamat

Aksi bertajuk Halal bi Halal 212 diklaim sebagai aksi super damai yang diisi dengan zikir, doa, serta salawatan di seluruh ruas jalan sekitar MK. Aksi tersebut dilakukan demi memberikan dukungan moril pd_ sembilan hakim MK selama proses persidangan sehingga pengambilan keputusan.


Lantas, apa kata BPN, Istana, serta MK terkait rencana tersebut?

Baca: Belahan Rok Pny Tujuan Khusus, 5 Hal mengenai Seragam Pramugari Lion Air yang Jarang Diketahui

Berikut rangkuman news.xcoid.com:

1. BPN Ogah Dikaitkan

Sebelumnya, calon presiden nomor 02, Prabowo Subianto mengimbau supaya pendukungnya ngga melakukan aksi di MK.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, pihaknya ngga bisa menolak jika ada pihak yang akan menggelar aksi unjuk rasa di MK jelang putusan sengketa hasil Pemilu 2019.

"Seperti yang Pak Prabowo sampaikan ke-pada pendukungnya utk berdoa tak perlu datang ke MK, jika ada mobilisasi massa berarti di luar instruksi."

"Itu di luar kuasa kami karena kami menghormati hak konstitusional setiap masyarakat negara utk menggelar aksi unjuk rasa," ujar Dahnil ditemui di posko BPN, Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (24/6/2019). Dahnil pun mengulang pernyataan Prabowo, akan menghormati segala putusan MK nantinya. "Seperti yang Pak Prabowo sampaikan, kami menghormati apa pun keputusan MK.


Yang penting warga tahu mana yang sah, mana yang tidak sah melalui persidangan," tegasnya. Hal senada juga disampaikan juru bicara BPN lainnya, Sodik Mudjahid. Sodiq mengatakan, Prabowo-Sandiaga telah mengimbau ke-pada para pendukungnya untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa jelang putusan sengketa Pilpres 2019 pd_ 28 Juni mendatang.

"Ya sekali lagi BPN tetap pada permintaan, bukan imbauan lagi, Pak Prabowo utk tidak melakukan itu."

"Justru kami sekarang minta kepada mereka, berdoalah di lokasi ibadah," ujar Sodiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (24/6/2019).

Dengan adanya imbauan atau permintaan Prabowo-Sandi tersebut, Sodiq menegaskan, mereka yang tetap berunjukrasa tak terkait dengan BPN atau pasangan calon Prabowo-Sandi.


"Dengan permintaan yang tegas itu, berarti kami nyatakan itu bukan dari BPN," katanya. Terkait putusan MK, Sodiq yakin, hakim MK akan mengabulkan gugatan. Ia yakin MK akan memproses aduan adanya kecurangan Pemilu, & tidak menganggap selisih hasil Pilpres 2019 sebagai halangan utk mengadili kecurangan tersebut.

"Keputusan apakah ditolak atau diterima, namun Insyaallah & mudah mudahan diterima dngn doa tadi."

"Kami pula serahkan nanti pada tim hukum dan pimpinan kita," katanya.


2. Polisi Ngga Mengizinkan

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya tak mengizinkan aksi massa di depan MK.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Keberanian timbul dari bersikap benar.

Tujuannya, agar tak terjadi kericuhan yang menimbulkan korban jiwa seper_ti pada 22 Mei 2019 lalu.

Selain itu, kepolisian pula menurunkan 47 ribu personel gabungan untuk mengamankan MK dan obyek vital di sekitarnya jelang putusan MK.

Puluhan ribu personel ini disiagakan guna mengantisipasi potensi kerawanan yang timbul selama proses penetapan oleh hakim MK.


3. Penjelasan Istana

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta jangan ada yang melakukan demo di MK untuk mengawal putusan krn akan menganggu aktivitas masyarakat. "Jangan lah (demo lagi di MK) mau apalagi? Masyarakat itu ingin damai."

"Jangan menganggu aktivitas masyarakat," ujar Moeldoko, Senin (24/6/2019) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Moeldoko menuturkan, proses hukum di MK sudah berjalan.


Saat ini, masyarakat tinggal menanti putusan yang bakal dikeluarkan hakim MK dalam bbrp hari ke depan. Dia melanjutkan, ditekan dngn beragam cara apapun, termasuk dengan aksi demo turun ke jalan, itu semua tetap tidak bisa memengaruhi putusan dari hakim.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah dan mengalah bukan berarti kalah.

"Ditekan apa pun , MK tidak bisa.

Imbauan saya jangan lah, hormati proses hukum," tambahnya.

4. Sikap MK

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menghargai sejumlah elemen masyarakat yang bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK. Namun, ia meminta, supaya aksi unjuk rasa dilakukan sesuai koridor hukum & mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Iya silakan jikalau menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi sepanjang sesuai ketentuan memang tak bisa dilarang."

"Itu slh satu saluran di dalam demokrasi.


Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Anda akan menjadi orang yang tersisihkan jika tidak siap menghadapi perubahan.

Tapi intinya jgn sampai itu mengganggu ketertiban, bahkan mengganggu kelancaran persidangan MK," kata Fajar Laksono, Senin (24/6/2019). Dalam hal ini, MK ngga dapat melarang atau memperbolehkan aksi unjuk rasa tersebut. Sebab, kata dia, pengamanan aksi unjuk rasa merupakan kewenangan aparat kepolisian.

"Kalau dilarang tentu ngga itu tunggu pihak keamanan yang tentu bakal menangani hal itu."

"Yang pasti mohon dijaga ketertiban mohon dijaga. Jgn sampai mengganggu persidangan MK," kata dia. Dia meminta smua pihak agar mempercayakan kepada MK utk mengambil keputusan sesuai fakta persidangan, alat bukti, serta keyakinan hakim konstitusi. "Ini kewenangan MK untuk memutus sifatnya final and binding.


Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Dengan keyakinan kita dapat memindahkan gunung, akan tapi tanpa persiapan kita dapat tersandung oleh kerikil.

Mari kita hormati proses yang konstitusional ini."

"Oleh sebab itu bukan hanya _para pihak, tetapi juga kita semua publik itu harus menerima, menaati, melaksanakan putusan MK apapun amar putusannya nanti," kata Fajar Laksono.

(news.xcoid.com/Sri Juliati/Glery Lazuardi/Taufik Ismail/Rizal Bomantama/Theresia Felisiani)

Baca: Prediksi Hasil Putusan Sidang MK utk Pilpres 2019 Menurut Sejumlah Pengamat

Baca: Seorang Istri di Lampung Ketahuan Selingkuh Kemudian Suaminya Pasang GPS di Handphone

Baca: TKN Ujar Alasan Mengapa Gerindra Lebih Dihormati Sebagian Partai Pendukung Jokowi

Baca: Prabowo Ngga akan Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menghargai sejumlah elemen warga yang akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Jangan pernah berputus ada jika menghadapi kesulitan, karena setiap tetes air hujan yang jernih berasal daripada awan yang gelap.


Namun, dia meminta, supaya aksi unjuk rasa dilakukan sesuai koridor hukum & mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Iya silakan kalau menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi sepanjang sesuai ketentuan memang tak bisa dilarang."

"Itu slh satu saluran di dalam demokrasi. Tapi intinya jangan sampai itu mengganggu ketertiban, bahkan mengganggu kelancaran persidangan MK," kata Fajar Laksono, Senin (24/6/2019). Dalam hal ini, MK tidak dapat melarang atau memperbolehkan aksi unjuk rasa tersebut.


Sebab, kata dia, pengamanan aksi unjuk rasa ialah kewenangan aparat kepolisian.

"Kalau dilarang tentu ngga itu nanti pihak keamanan yang tentu bakal menangani hal itu."

"Yang pasti mohon dijaga ketertiban mohon dijaga. Jangan sampai mengganggu persidangan MK," kata dia. Dia meminta semua pihak supaya mempercayakan ke-pada MK utk mengambil keputusan sesuai fakta persidangan, alat bukti, serta keyakinan hakim konstitusi.


"Ini kewenangan MK untuk memutus sifatnya finale and binding. Mari kita hormati proses yang konstitusional ini."

"Oleh krn itu bkn hanya para pihak, namun juga kita smua publik itu mesti menerima, menaati, melaksanakan putusan MK apapun amar putusannya nanti," kata Fajar Laksono.

(news.xcoid.com/Sri Juliati/Glery Lazuardi/Taufik Ismail/Rizal Bomantama/Theresia Felisiani)

Baca: Prediksi Hasil Putusan Sidang MK utk Pilpres 2019 Menurut Sejumlah Pengamat

Baca: Seorang Istri di Lampung Ketahuan Selingkuh Sesudah Suaminya Pasang GPS di Handphone

Baca: TKN Ujar Alasan Mengapa Gerindra Lebih Dihormati Sebagian Partai Pendukung Jokowi

Baca: Prabowo Ngga akan Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

"Oleh sebab itu bukan hanya para pihak, tapi juga kita smua publik itu harus menerima, menaati, melaksanakan putusan MK apapun amar putusannya nanti," kata Fajar Laksono.

(news.xcoid.com/Sri Juliati/Glery Lazuardi/Taufik Ismail/Rizal Bomantama/Theresia Felisiani)

Baca: Prediksi Hasil Putusan Sidang MK untuk Pilpres 2019 Menurut Sejumlah Pengamat

Baca: Seorang Istri di Lampung Ketahuan Selingkuh Setelah Suaminya Pasang GPS di Handphone

Baca: TKN Ungkap Alasan Mengapa Gerindra Lebih Dihormati Sebagian Partai Pendukung Jokowi

Baca: Prabowo Ngga akan Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya


Terus baca berita di hari Selasa ini banyak berita yang akan kami update lagi!! semoga menambah wawasan anda

Sumber: www*tribunnews*com/nasional/2019/06/25/pa+212+akan+gelar+aksi+di+mk+sebagai+gerakan+keagamaan+ini+reaksi+bpn+istana+dan+mk
Share Berita