Sebut Anak BUMN Bukan BUMN, Anggota Tim Hukum BPN: Argumentasinya Koruptif
Info-info hari Selasa , seputar "Sebut Anak BUMN Bukan BUMN, Anggota Tim Hukum BPN: Argumentasinya Koruptif-#ugzmww", news.xcoid.com, JKRTA Anggota Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Denny Indrayana mengatakan argumentasi bahwa anak BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bukan merupakan BUMN merupakan argumentasi yang koruptif. Menurutnya bila argumentasi ini digunakan dpat menjadi preseden buruk ke depannya terutama dalam hal pemberantasan korupsi.

"Kalau argumentasi itu digunakan maka akan ada wilayah korupsi yang tak bisa dijangkau KPK.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

Aku tak berharap kesempurnaanmu.. Kerana aku ingin melengkapinya dengan kekuranganku...

Sebagai Contoh ada yang mau korupsi mereka tinggal bikin anak BUMN, korupsi saja di situ, argumentasinya ucapnya bukan keuangan negara, KPK tak bisa tangkap," tutur Denny dalam diskusi "Nalar Konstitusi Progresif VS Nalar Kalkulator" di posko BPN, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (25/6/2019).

Denny menegaskan jikalau menilik fenomena tsb menggunakan pendekatan antikorupsi oleh sebab itu secara terang-benderang seharusnya pasangan Joko Widodo-Marsquoruf Amin didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019.



Ahli dari pihak terkait Prof Edward Omar Syarief Hiariej & Dr Heru Widodo sesaat memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden & wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Juumat (21/6/2019).

Sidang tsb beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin. News/Jeprima (news/JEPRIMA)Baca: Kuasa Hukum Prabowo Akui Kuasa Hukum Jokowi Gunakan Pendekatan Konservatif

Tim Hukum BPN menggunakan Pasal 227 UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum untuk menerangkan hal tsb di mana peserta Pilpres mesti menyertakan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai PNS atau pegawai BUMN utk menghindari benturan kepentingan.

Baca: Wiranto Segera Koordinasi Bahas Lapas Koruptor di Pulau Terpencil

"Pak Marsquoruf tak mundur, tapi Bang Sandiaga Uno tanpa disuruh lngsg mundur dari jabatan Wakil Gubernur Jakarta.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juni 2019 )

cermin akan memantulkan apa yang ada di hadapannya, demikian juga hasil perbuatan kita, baik atau buruk itulah yang akan kita terima.

BUMN jelas-jelas menurunkan uangnya kepada anak perusahaan, berarti itu uang negara.

Kita layak mempertanyakan apakah paslon 01 msh pantas disebut paslon peserta Pilpres 2019," tegasnya. "Komisaris & Dewan Pengawas anak BUMN pula diperiksa _oleh BPK RI krn di dalamnya memang _ada keuangan negara. Mahkamah Konstitusi (MK) harus mengambil keputusan yang meletakkan MK pada posisi seharusnya, jgn hanya sekadar jadi kalkulator," pungkasnya.

Sebelumnya pihak BNI Syariah di mna Marsquoruf Amin menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah & KPU RI berargumen bahwa anak perusahaan BUMN bkn lah BUMN.


Demikian informasi mengenai "Sebut Anak BUMN Bukan BUMN, Anggota Tim Hukum BPN: Argumentasinya Koruptif-#ugzmww", info kata kunci berita ini (Selasa /Juni ) : ( sebut,anak,bumn,bukan,bumn,,anggota,tim,hukum,bpn:,argumentasinya,koruptif, korupsi, argumentasi, pilpres, konstitusi )

Sumber: www*tribunnews*com/nasional/2019/06/25/sebut+anak+bumn+bukan+bumn+anggota+tim+hukum+bpn+argumentasinya+koruptif
Share Berita