NasDem Gugat Kisruh Pemilu Kuala Lumpur, KPU : Tak Tepat Jika Dibawa Ke MK
Info berita hari Selasa , Juli mengenai "NasDem Gugat Kisruh Pemilu Kuala Lumpur, KPU : Tak Tepat Jika Dibawa Ke MK-#p0lpng" :

Laporan wartawan news.xcoid.com, Danang Triatmojo

news.xcoid.com, JKRTA Majelis Hakim Konstitusi menggelar sidang lanjutan Perselisihan Sengketa hasil Pemilu Legislatif dngn agenda mendengar jawaban Termohon, pihak terkait & Bawaslu.

Dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (16/7) di ruang panel 1, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Anwar Usman mendengarkan jawaban KPU selaku Termohon lewat perkara nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Baca: Hari Ini, Mahkamah Konstitusi Gelar 59 Perkara Gugatan Pileg 2019

Partai NasDem sebagai Pemohon mendalilkan soal permasalahan Pemilu luar negeri di Kuala Lumpur, Malaysia.


Mereka menggugat hasil rekapitulasi suara utk PPLN Kuala Lumpur. Di mna Partai NasDem mengklaim ada 62.278 surat suara bertanda pos tak dilakukan rekapitulasi karena adanya rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu dianggap NasDem cacat hukum sebab surat suara yang masuk tanggal 16 Mei 2019 ngga dapat dihitung meskipun cap pos pada amplop surat suara tertera tanggal 15 Mei 2019. Akibat rekomendasi Bawaslu, NasDem mengatakan rugi 35.306 suara utk dapil Kuala Lumpur. Kuasa hukum KPU, Sutejo mengatakan persoalan proses Pemilu Luar Negeri di Kuala Lumpur bkn jadi ranah Mahkamah Konstitusi utk mengadili.

Sebab MK katanya, hanya pny wewenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum.

"Menurut Termohon, tak tepat bila dibawa ke MK. Sebab menurut perundang-undangan MK hanya objeknya adalah perselisihan umum," kata Sutejo di ruang sidang, Selasaa (16/7/2019).

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juli 2019 )

Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah dan mengalah bukan berarti kalah.

Menurut Sutejo, ketika Pemohon mendalilkan cacat hukum, mereka seharusnya bukan melayangkan gugatan tersebut ke MK, melainkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Selasa , Juli 2019 )

Kesempatan terbaik adalah melakukan hal yang baik untuk orang lain.

"Jadi menurut kami ketika mendalilkan cacat hukum, Pemohon mesti membatalkan putusan tsb dan itu ngga di persidangan (MK). Harusnya itu di PTUN," tutur Sutejo.

Diketahui, berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan nasional yang diselenggarakan di DKI Jakarta pada 19-20 April 2019, Bawaslu membuat keputusan ngga menghitung 62.278 surat suara bertanda pos 15 Mei 2019 yang baru diterima PPLN Kuala Lumpur pada 16 Mei 2019.

Baca: Tepis Gugatan Partai NasDem, KPU Jelaskan Analisa Soal PSU di PPLN Kuala Lumpur

Bawaslu hanya merekomendasikan kepada KPU menerima surat suara yang diterima pd_ 15 Mei 2019, yaitu sebanyak 22.807 suara.


Ini mengakibatkan suara utk dua pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan 16 partai politic berkurang tergolong Partai NasDem yang bertindak selaku Pemohon.

Sekian info yang kami sampaikan, update terus info menarik disini news.xcoid.com ( arsip berita Selasa /Juli )

Sumber: www*tribunnews*com/nasional/2019/07/16/nasdem+gugat+kisruh+pemilu+kuala+lumpur+kpu+tidak+tepat+kalau+dibawa+ke+mk
Share Berita