PDIP Siap Pasang Badan, Hadang Hak Angket DPRD Ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Baca informasi mengenai "PDIP Siap Pasang Badan, Hadang Hak Angket DPRD Ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah-#d0wnxq", pada hari Senin ini, diliput selengkapnya :

Laporan Wartawan news.xcoid.com, Fransiskus Adhiyuda

news.xcoid.com, JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan siap pasang badan dan mendukung penuh Gubernur Sulawasi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang diangket _oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya telah meninstruksikan jajaran Fraksi PDIP untuk menolak pengajuan hak angket DPRD Sulsel .


"kami menegaskan dukungan sepenuhnya ke-pada Gubernur Sulawesi Selatan, kami minta fraksi PDIP aktif melakukan lobi-lobi politic menolak hak angket melalui dialog," kata Hasto di DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jkrta Pusat, Seniin (5/8/2019). "Karena apapun, kepala daerah & wakil adalah satu kesatuan," tambah Hasto. Hasto mengatakan, komitmen itu ditegaskan sebab wakil kepala daerah itu menjabarkan kebijakan politic kepala daerah. "Namanya saja wakil.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Senin , Agustus 2019 )

Kecantikan hakiki bukan dari wajah, melainkan terpancar dari hati.

Itu dimana-mana.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Senin , Agustus 2019 )

Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang atau belum dikerjakan oleh orang lain. tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri.

Hingga kesatupaduan keduanya wajib," kata Hasto.

Baca: Pilihan MPV Berharga Murah di Jawa Barat

Hasto menyatakan, terpilihnya Nurdin Abdullah sebagai kepala daerah ialah pilihan rakyat secara langsung.


"Jangan setelah menggunakan hak politik hanya karena ambisi politik dan meletakkan hak dewan dengan tidak proporsional," kata dia.

Dikutip dari Kompas.com, penggunaan hak angket DPRD Sulsel sendiri lahir dari hasil sidang paripurna DPRD Sulawesi Selatan yang digelar di ruang paripurna kantor DPRD Sulsel, Senin (24/6/2019) lalu.

Baca: Mobil Pintar Ini Bisa Jadi Penolong Saat di Rumah Mati Listrik

Sidang hak angket digelar karena dinilai terdapat keganjilan dalam pemerintahan di Pemprov Sulsel. Dalam lima poin landasan hak angket, disebutkan bahwa kebijakan pemerintahan Nurdin Abdullah melanggar aturan.

Poin pertama, terkait pelantikan 193 pejabat Sulsel yang surat keputusannya ditandatangani _oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Baca: Lontarkan Orang Pintar saat Marah ke PLN, Ahli Sebut Jokowi Tunjukkan Ciri Khas, Maknanya Dalam

Kedua, manajemen pengangkatan PNS yang dinilai ngga profesional.


Ketiga, dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu. Keempat, pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinilai tak berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama tidak adanya klarifikasi terlebih dahulu. Poin kelima adalah pelaksanaan APBD 2019 yang serapan anggarannya dianggap msh minim.

Dalam perjalanan sidang hak angket, pansus yang diketuai Kadir Halid telah memeriksa beberapa saksi seper_ti Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Mantan Kepala Dinas Bina Marga, Jumras yang mengaku dicopot dari jabatannya tanpa alasan yang jelas, serta adik ipar Nurdin Abdullah Taufik Fachruddin yang kini menjabat Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulsel.


( info meta data berita ini, pdip,siap,pasang,badan,,hadang,hak,angket,dprd,ke,gubernur,sulsel,nurdin,abdullah, selatan, sulawesi )

Sumber: www*tribunnews*com/nasional/2019/08/05/pdip+siap+pasang+badan+hadang+hak+angket+dprd+ke+gubernur+sulses+nurdin+abdullah
Share Berita