JK: Revisi UU KPK Hanya Setengah Yang Disetujui Pemerintah
Bagi yang belum membaca mengenai "JK: Revisi UU KPK Hanya Setengah Yang Disetujui Pemerintah-#wh5nf0",( berita Rabu ,Sepember ) ikuti selengkapnya :

Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Sepember 2019 )

iri hati, selain membawa penderitaan, juga menjerumuskan manusia ke jurang permusuhan bahkan peperangan.


(news.xcoid.com/Angga Yuniar)news.xcoid.com, Jkrta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan tidak semua usulan revisi Undang-undang (UU) Nomer 30 Thn 2002 mengenai KPK dari DPR bakal disetujui. Ia mengatakan pemerintah saat ini baru menyetujui bbrp hal dan tidak smua direvisi. Pemerintah hanya menyetujui beberapa hal tidak semua disetujui seperti katakanlah ada dalam itu penuntutan harus koordinasi dengan Jaksa Agung. Nggak perlu itu.

Contohnya itu. Begitu juga soal laporan kekayaan jangan, ya tetap aja. Jadi mungkin dari sisi yang diusulkan DPR paling yang disetujui pemerintah setengah," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Barat, Selasa (10/9/2019). JK pun mengapresiasi kerja KPK selama 17 thn ini, namun seharusnya ada evaluasi terhadap KPK.

Menurut JK, revisi tsb justru dapat membuat kinerja KPK lebih baik. Kemudian, salah satu poin yang baik adalah usulan dewan pengawas. Menurut dia, revisi tersebut bukan untuk mempersulit kerja KPK. Dewan Pengawas diusulkan kata dia, supaya mutu KPK berjalan baik.

"Contohnya soal dewan pengawas. Dewan Pengawas itu jangan terlalu dianggap itu akan merugikan KPK. Karena bisa saja Dewan Pengawas itu bakal meningkatkan kinerja KPK. Contohnya jikalau ada yang telat, hey kenapa telat," tutur JK.

Sebelumnya Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai ngga masalah bila ada Dewan Pengawas utk lembaga antirasuah. Namun, ia mengingatkan, keberadaan Dewan Pengawas bakal memperumit kinerja KPK. "Kalau tujuan untuk mengawasi kinerja KPK agar lebih baik, itu enggak masalah.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Sepember 2019 )

Impian tidak akan menggerakan seseorang untuk maju, alasan kuat dibalik impian itulah yang menggerakannya.


Namun kan ini Dewan Pengawas seolah-olah semuanya penyadapan lewat izin bersangkutan, nanti kan birokrasi lagi, memperbanyak birokrasi kan itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

2 dari 3 halamanRencana Pembetukan Dewan Pengawas

Wacana keberadaan Dewan Pengawas muncul dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Thn 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam revisi itu rencananya bakal ada pembentukan Dewan Pengawas KPK yang anggotanya dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Alex mengaku memang perlu _ada pengawasan dalam sebuah lembaga. Tetapi, ia menegaskan, KPK usai banyak diawasi lembaga lainnya seperti DPR ataupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


"Intinya setiap lembaga atau organisasi mesti diawasi, begitu kan. Permasalahannya apakah KPK selama ini selalu _ada yang ngawasin? Kan udah _ada yang ngawasin, publik ngawasin, BPK ngawasin, DPR ngawasin juga," ungkapnya.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halamanSaksikan video pilihan di bawah ini:
'
Pimpinan rapat paripurna DPR mengetuk palu pertanda para wakil rakyat sepakat revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna di Nusantara II, Senayan, Jkrta Pusat, Kamis (5/8). Sekian info yang kami sampaikan mengenai JK: Revisi UU KPK Hanya Setengah Yang Disetujui Pemerintah-#wh5nf0, berita diambil dari berbagai media online lain.. terimakasih

Sumber: s://www*liputan6*com/news/read/4059446/jk+revisi+uu+kpk+hanya+setengah+yang+disetujui+pemerintah
Share Berita