Jokowi Minta Masukan Pakar Dan Menteri Soal Revisi UU KPK
Info lengkap bulan Sepember mengenai "Jokowi Minta Masukan Pakar Dan Menteri Soal Revisi UU KPK-#egll4g":

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 di Jakarta, Selasa (4/12). Acara ini mengambil tema Menuju Iindonesia Bebas Dari Korupsi.

(news.xcoid.com/Angga Yuniar)news.xcoid.com, Jkrta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengiyakan telah meminta masukan dan pendapat dari para pakar serta menteri terkait tentang revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang KPK. Menurut dia, masukan dari _para pakar tersebut sangat penting agar dirinya mempunyai gambaran saat melihat Daftar Inventaris Masalah (DIM). "Sudah mulai sejak hari Senin, sudah kita maraton minta pendapat para pakar, kementerian, semuanya secara detail, sehingga begitu DIM nanti kita lihat, saya sudah pny gambaran," jelas Jokowi di Ji-Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa dirinya baru menerima DIM revisi UU KPK dari Menkumham pd_ Rabu pagi.

Jokowi bakal mempelajarinya sebelum mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR. "Saya pelajari hari ini. Pelajari dulu. Secepat-cepatnya.

Kita ini baru memandang DIM-nya dulu. Tunggu kalau surpres kita kirim, besok saya sampaikan. Tunggu materi-materi apa yang perlu direvisi," kata Jokowi.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Sepember 2019 )

Segala memiliki awal pasti memiliki akhir.


Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Sepember 2019 )

Ke mana pikiran di arahkan, kesanalah kondisi hidup seseorang.

Sebelumnya, semua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Thn 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagai usulan DPR.

Materi muatan revisi UU KPK tsb meliputi perubahan status kepegawaian _para pegawai KPK menjadi ASN, kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, KPK tunduk pd_ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, peralihan pelaporan LHKPN, serta kewenangan KPK untuk menghentikan perkara.

2 dari 3 halamanKPK Percaya Jokowi

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, RUU KPK berpotensi melemahkan lembaga yang kini dia pimpin dalam memberantas tindak pidana korupsi. Agus menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan menjadi UU bila Jokowi menolak.


Krn UU dibentuk berdasarkan persetujuan DPR & presiden.

"KPK percaya Presiden bakal tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden ngga akan melemahkan KPK," kata Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jkrta Selatan, Kaamis 5 Agustus 2019.

3 dari 3 halamanSaksikan video pilihan di bawah ini:
'
Presiden Jokowi mengakui belum membaca materi perubahan UU KPK yang diajukan _oleh DPR-RI. Jokowi berjanji akan mempelajari materi tersebut. Dirinya percaya bahwa DPR memiliki semangat yang sama untuk memperkuat KPK.

Dibantu sharing beritanya ya teman-teman news.xcoid.com, Terima kasih semuanya..

Sumber: s://www*liputan6*com/news/read/4059911/jokowi+minta+masukan+pakar+dan+menteri+soal+revisi+uu+kpk
Share Berita