KPPOD Tutur Temuan Masalah OSS Di Pusat Dan Daerah
news.xcoid.com, berita di Rabu , 11 Sepember 2016, mengenai "KPPOD Tutur Temuan Masalah OSS Di Pusat Dan Daerah-#w8hhk6" ikuti beritanya :

Presiden Joko Widodo meninjau layanan konsultasi OSS BKPM di PTSP BKPM, Jakarta, Senin (14/1). Jokowi mengatakan, peninjauan ini utk mengecek langsung bagaimana praktik sistem OSS yang sudah diterapkan pemerintah.

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Sepember 2019 )

Anda akan menjadi orang yang tersisihkan jika tidak siap menghadapi perubahan.

(news.xcoid.com/Angga Yuniar)news.xcoid.com, Jakarta Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) msh menemukan sejumlah masalah terhadap Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik atau Online Single Submission (OSS) di bbrp daerah & pusat. Dari hasil studi dilakukan terdapat tiga aspek yang berperan pd_ sukses atau gagalnya implementasi OSS, yakni regulasi, sistem, & tata laksana. "Dalam studi dilakukan dari Mei smpai Juli 2019 _oleh kami ditemukan bbrp kondisi saya rasa ckup menghambat di level pusat & daerah yaitu regulasi, sistem, dan tata laksana," kata Peneliti KPPOD, Boedi Reza, dalam diskusi media di Jakarta, Rabu (11/9).

Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Sepember 2019 )

Menyandari kekurangan diri lebih baik, daripada mengada-ngadakan apa yang tidak di miliki.

Boedi menjelaskan pd_ aspek regulasi di pusat, Norma, Standar, Prosedur, & Kriteria atau NSPK sektoral yang idealnya menjadi petunjuk teknis pelayanan izin, ngga konkrit menerjemahkan PP Nomor 24 tahun 2018 mengenai OSS ke dalam prosedur yang mudah diikuti. Sebagai contoh, kata ia untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI), pelaku usaha diharuskan mendaftar lagi ke aplikasi. Walaupun PP 24 Thn 2018 jelas tak mempersyaratkan hal tersebut.


Implikasinya terjadi berbagai macam variasi pada SOP pelayanan izin di berbagai daerah. Selain NSPK, kesalahan OSS pula tergambar dalam persoalan disharmoni PP 24 Tahun 2018 dngn UU Nomor 15 Tahun 2017 mengenai Penanaman Modal & UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah. Di mana, disharmoni di sini menyangkut kewenangan memberi izin yang sebelumnya di tangan kepala daerah sekarang berpindah ke lembaga OSS. "Kami pula temui terdapat disharmoni PP 24, terlihat kurang pd_ empat poin di daerah kelembagaan dan kewenangan, mereka msh bingung siapa yang memiliki kewenangan Nomor Izin Berusaha (NIB), sebab izin tersebut juga terkait dngn tanggungjawab lembaga penerbitnya.

Bila ada masalah siapa yang disalahkan," jelas dia.
Ayuk baca kata-kata bijak dan motivasi ( Rabu , Sepember 2019 )

Kesempatan terbaik adalah melakukan hal yang baik untuk orang lain.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halamanKementerian ESDM Alihkan Izin Pembangunan Pembangkit Listrik ke OSS

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution resmi meluncurkan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) di Jakarta. Foto: Merdeka.com/Anggun P Situmorang.Kementerian ESDM kini mengalihkan izin membangun pembangkit tenaga listrik melalui online single submission/OSS Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dapat diakses di http://oss.go.id.

Hal ini utk mempermudah dan percepat layanan. "Ada enam izin ketenagalistrikan secara umum yang sudah masuk OSS, pula empat izin tambahan bagi pembangkit panas bumi, semuanya sekarang usai diproses melalui OSS," kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, dalam laman Setkab, Juumat (10/5/2019).

Pengalihan perizinan pembangunan pembangkit tenaga listrik dari Kementerian ESDM ke OSS BKPM itu dilakukan Kementerian ESDM merespons arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta izin dipangkas lagi sesaat meresmikan forum perencanaan Musrenbangnas 2019 & RKP 2020 di Hotel Shangri-La, Jkrta Selatan pada Kamis 9 Mei 2019.

Agung mengatakan, perizinan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang ditangani _oleh Kementerian ESDM melalui OSS pun hanya dua izin saja yaitu izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) & izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL). Agung menuturkan, perizinan ini diperlukan supaya pembangunan pembangkit tenaga listrik dpat memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan krn listrik selain bermanfaat pula berbahaya.


"IUPTL dan IUJPTL ini segera dpat diberikan kepada pengembang melalui sistem OSS setelah pengembang menyampaikan komitmen untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Se_cara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan," terang Agung, mengutip laman Setkab, Juumat (10/5/2019).

3 dari 3 halamanSaksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
'
Langkah ini diambil sebagai bentuk respon atas instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan pelayanan birokrasi yang cepat.

Demikian informasi mengenai "KPPOD Tutur Temuan Masalah OSS Di Pusat Dan Daerah-#w8hhk6", info kata kunci berita ini (Rabu /Sepember ) : ( kppod,tutur,temuan,masalah,oss,di,pusat,dan,daerah, listrik, pembangkit, perizinan, pelayanan, kementerian, mengenai )

Sumber: s://www*liputan6*com/bisnis/read/4059902/kppod+ungkap+temuan+masalah+oss+di+pusat+dan+daerah
Share Berita